Berita

Yandri Susanto/RMOL

Politik

PAN Dukung Pernyataan Surya Paloh Soal Kapitalis Liberal, Tapi Konteksnya Beda

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 13:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Amanat Nasional (PAN) tidak membantah pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebutkan saat ini Indonesia menganut sistem negara kapitalis yang liberal, bukan lagi Pancasila.

"Ya kalau liberal dan kapitalis ya kelihatannya memang begitu," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Namun, Yandri melihat konteks kapitalis liberal itu lebih pada pengusaan lahan di Indonesia yang jauh dari kata berkeadilan.


"Faktanya kan hari ini hanya segelintir orang menguasai kekayaaan Indonesia, berapa juta hektar dikuasai sekelompok orang itu. Saya kira ada benarnya Pak SP seperti itu," sebutnya.

Kalimat kontroversi yang dilontarkan Surya Paloh, kata Yandri, memiliki makna yang tersirat agar masyarakat sadar untuk mengembalikan Indonesia pada pakem ideologi Pancasila.

Namun, Yandri menyarankan agar Surya Paloh berkaca pada dirinya sendiri dan konsisten untuk mengembalikan Pancasila yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

"Nah, kalau kita sepakat itu sudah melenceng dan perlu dikembalikan kepada rel yang benar, kita minta Pak SP dan kawan-kawan (pemerintah) untuk konsisten dan komitmen untuk mengembalikan kepada rel yang benar," tegasnya.

Saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI), Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/8), Surya Paloh menyebutkan saat ini Indonesia menganut sistem negara kapitalis yang liberal, bukan lagi Pancasila sebagai ideologi negara.

Surya Paloh mencontohkan, pada praktik demokrasi seperti pileg, pilpres dan pilkada, kompetisi bukan lagi soal akhlak, kepribadian, attitude dan juga ilmu pengetahuan, tapi wani piro, money is power.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya