Berita

Yandri Susanto/RMOL

Politik

PAN Dukung Pernyataan Surya Paloh Soal Kapitalis Liberal, Tapi Konteksnya Beda

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 13:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Amanat Nasional (PAN) tidak membantah pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebutkan saat ini Indonesia menganut sistem negara kapitalis yang liberal, bukan lagi Pancasila.

"Ya kalau liberal dan kapitalis ya kelihatannya memang begitu," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Namun, Yandri melihat konteks kapitalis liberal itu lebih pada pengusaan lahan di Indonesia yang jauh dari kata berkeadilan.


"Faktanya kan hari ini hanya segelintir orang menguasai kekayaaan Indonesia, berapa juta hektar dikuasai sekelompok orang itu. Saya kira ada benarnya Pak SP seperti itu," sebutnya.

Kalimat kontroversi yang dilontarkan Surya Paloh, kata Yandri, memiliki makna yang tersirat agar masyarakat sadar untuk mengembalikan Indonesia pada pakem ideologi Pancasila.

Namun, Yandri menyarankan agar Surya Paloh berkaca pada dirinya sendiri dan konsisten untuk mengembalikan Pancasila yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

"Nah, kalau kita sepakat itu sudah melenceng dan perlu dikembalikan kepada rel yang benar, kita minta Pak SP dan kawan-kawan (pemerintah) untuk konsisten dan komitmen untuk mengembalikan kepada rel yang benar," tegasnya.

Saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI), Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/8), Surya Paloh menyebutkan saat ini Indonesia menganut sistem negara kapitalis yang liberal, bukan lagi Pancasila sebagai ideologi negara.

Surya Paloh mencontohkan, pada praktik demokrasi seperti pileg, pilpres dan pilkada, kompetisi bukan lagi soal akhlak, kepribadian, attitude dan juga ilmu pengetahuan, tapi wani piro, money is power.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Tom Holland dan Zendaya Bakal Rehat Setelah Spider-Man Brand New Day

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:52

IAW: Ada Dugaan Intervensi Kasus Dedi Congor

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:51

Sidang Perdana Praperadilan Febrie Adriansyah Digelar 18 Agustus

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:42

Prabowo Tinjau Deretan Inovasi BRIN, dari Air Minum Darurat hingga Teknologi Nuklir

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:35

Komisi III DPR Minta Polisi Ungkap Pemasok Senpi di Yayasan Sekolah Jaksel

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:28

Partisipasi Bermakna di Black Box Regulasi Kesehatan

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:15

Amplop Berisi 14 Ribu Dolar Singapura Memang Dikembalikan, tapi Isinya Berkurang

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:02

Prabowo Tekankan Pentingnya Sains dan Teknologi bagi Masa Depan Bangsa

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:54

Isu Pergantian Kapolri Bisa Merugikan Presiden jika Tidak Hati-Hati

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:53

Food Station Masih Andalkan Laba Bersih dari PSO

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:30

Selengkapnya