Berita

Presiden Jokowi saat bersama dengan kelompok milenial/Ist

Politik

Jokowi Harus Jaga Perasaan Partai Pengusung Jika Ngotot Libatkan Profesional

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 05:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ada kecenderungan perubahan komposisi kabinet pemerintahan Joko Widodo yang sejatinya diisi oleh partai politik pengusung.

Menurut pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, keinginan Presiden mengisi kabinet dari kalangan profesional tak ubahnya membentuk kabinet ahli.

"Jadi memang komposisinya ini kan sudah mengarah ke kabinet ahli, artinya yang mendominasi itu dari profesional ketimbang unsur parpol," ujar Pangi di kawasan Medan Merdeka Selatan, Kamis (15/8).


Dalam sistem presidensial multipartai, kata dia, kebanyakan unsur parpol lebih dominan dibanding unsur profesional. Namun jika dicermati, unsur parpol dalam kabinet nanti diprediksi hanya akan diisi 45 persen.

"Berarti inilah yang akan dibagi dalam power sharing dan sepertinya PDIP juga bersikeras tidak mau. Itu hal yang maklum," imbuhnya.

Bukan tanpa alasan, penolakan PDIP tersebut lantaran partai pimpinan Megawati Soekarnoputri adalah parpol pemenang dan parpol pengusung utama yang menggerakkan mesin partai demi memenangkan Jokowi-Maruf.

"Dia adalah partai yang sudah berjuang dan berdarah-darah," lanjutnya.

Oleh karenanya, jika Presiden Jokowi tetap menginginkan profesional mendominasi kabinetnya, maka PR besar yang harus dikerjakan adalah menjaga perasaan partai koalisi.

"Misalnya Perindo berapa, walaupun dia enggak lolos di parlemen. Nanti yang dominan tetap dari PDIP, Golkar, Nasdem, dan PKB," sambungnya.

"Sejauh yang kita lihat, formasi 45:55 ini mungkin sudah final. Tetapi lobi-lobi, otak-atik terkait dengan nama pasti masih terjadi," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya