Berita

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo/Net

Nusantara

182 Orang Tewas Dalam Konflik Nduga, Ini Tanggapan Polri

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 | 23:19 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sebanyak 182 orang dikabarkan tewas dalam konflik sejak Desember 2018 di Nduga, Papua. Jumlah tersebut berdasarkan rilis yang dikeluarkan Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga.

Menanggapi itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa kehadiran aparat Polri dan TNI di Nduga didasari kejahatan kekerasan, perampasan dan pemerkosaan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Dengan kehadiran TNI dan Polri justru memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Nduga dan beberapa distrik. Mereka (KKB) membangun markasnya di Nduga sudah diambil alih TNI Polri,” kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/8).


Kehadiran aparat TNI dan Polri, kata Dedi, hanya semata-mata untuk mengamankan setiap jengkal tanah air Indonesia. Pasalnya, gerakan KKB mengancam kedaulatan negara.

“Negara harus hadir dan memberikan jaminan keamanan,” tekan Dedi.

Dari catatan Tim Kemanusiaan Nduga yang terdiri dari Pemkab Nduga, DPRD Kabupaten Nduga, Majelis Rakyat Papua, Sidone Gereja Kingmi di Tanah Papua, Yayasan Kejadian Keutuhan Manusia Papua, dan pemerhati HAM, sebanyak 182 orang meninggal.

Rinciannya adalah 21 korban perempuan dewasa, 69 laki-laki dewasa, 20 anak laki-laki, dan 21 anak perempuan. Kemudian 14 balita perempuan, 12 balita laki-laki, 8 bayi laki-laki dan 17 bayi perempuan.

Tak cuma itu, berdasarkan laporan, sekitar 45 ribu jiwa terpaksa mengungsi alias kabur dari wilayah tersebut lantaran takut dengan operasi yang dilakukan oleh aparat TNI Polri untuk mengejar KKB tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya