Berita

Muhammad Mawardi/Net

Nusantara

Puluhan Bus Akan Angkut 4.000 PNS Untuk Upacara Kemerdekaan Di Pulau Reklamasi

RABU, 14 AGUSTUS 2019 | 22:35 WIB | LAPORAN:

Sekitar 4.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Pantai Maju atau Pulau D Reklamasi pada 17 Agustus 2019 mendatang.

"Ada sekitar 4.000 pegawai yang ikut, karena kan semua SKPD akan hadir kecuali yang lima wilayah kota dan 1 kabupaten," kata Kepala Biro Kepala Daerah dan Luar Negeri (KDH dan Kerjasama Luar Negeri) DKI Jakarta, Muhammad Mawardi saat dikonfirmasi Rabu (14/8).

Untuk memudahkan PNS datang ke Pantai Maju, Pemprov DKI akan menyiapkan 75 bus.


"Kita akan fasilitasi bus Jakarta sekitar 75 bus dengan 12 keberangkatan," ujar Mawardi.

Pada Kamis (15/8) besok, lanjut Mawardi, pihaknya sudah mulai memasang berbagai ornamen, serta mendirikan tenda.

"Besok kita akan gladi bersih. Nanti ada beberapa orang yang gladi. Termasuk Paskibra dan teman-teman SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan apel itu," tutup Mawardi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya