Berita

Anies Baswedan/RMOL

Nusantara

Upacara Di Pulau Reklamasi, Anies: Sebagai Simbol Tanah Air Bukan Milik Swasta

RABU, 14 AGUSTUS 2019 | 16:37 WIB | LAPORAN:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, punya alasan khusus mengapa menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) agar Pegawai Pemprov DKI Jakarta mengikuti upacara HUT ke-74 RI di kawasan Pantai Maju atau Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta.

"Untuk menyimbolkan kepemilikan pulau ini adalah milik negara, bukan milik pribadi, maka kita menyelenggarakan upacara di sana. Sebagai simbol bahwa itu tanah kita, itu air kita, itu tanah air kita. Kita selenggarakan peringatan kemerdekaan tanah air ini di hasil tanah yang dulunya dikuasai dan tertutup oleh swasta," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Dia ingin menjadikan peringatan hari kemerdekaan tahun ini sebagai momentum dan langkah awal menetapkan pulau reklamasi tidak lagi dimiliki swasta.


"Karena itu kita selenggarakan upacara bendera di tempat itu, menandai itu bahwa tanah itu di bawah kibaran merah putih," jelasnya.

Anies menerbitkan Intruksi Gubernur (Ingub) 71/2019 tentang Upacara Pengibaran Bendera Dalam Rangka Peringatan HUT ke-74 RI pada 12 Agustus 2019.

Otomatis, PNS di lingkungan Pemprov DKI diwajibkan melaksanakan upacara 17 Agustus di Pantai Maju pada Sabtu mendatang dimulai sekitar pukul 07.30 WIB.

Dalam Ingub tersebut juga diatur bahwa akan disediakan mobil untuk menuju lokasi upacara HUT ke-74 RI untuk peserta upacara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya