Berita

Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Doli: Munas Desember Bukan Kemauan Airlangga, Tapi Kepatuhan Organisasi

RABU, 14 AGUSTUS 2019 | 09:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Waktu penyelengaraan musyarawah nasional (munas) Golkar terus dipertanyakan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga sudah menyampaikan bahwa munas akan digelar pada Desember tahun ini. Tapi di satu sisi, sang rival, Bambang Soesatyo terus menanyakan perihal waktu munas.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tandjung pun heran dengan pertanyaan sama yang terus diulang oleh ketua DPR itu tentang waktu munas.

“Pernyataan-pernyataannya terkait itu, lama kelamaan dapat dinilai seperti seseorang yang tidak paham berorganisasi dan miskin informasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (14/8).


Perlu diketahui bahwa tentang periodesasi satu kepengurusan dan pelaksanaan munas sudah diatur dalam aturan dan mekanisme organisasi partai. Di dalam AD/ART dijelaskan bahwa masa bhakti satu kepengurusan di setiap tingkatan adalah 5 tahun.

“Munas “reguler” yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada Desember 2014 lalu di Bali. Artinya Munas yang akan datang itu harus dilaksanakan Desember 2019. Dan ketentuan itu juga sudah ditegaskan lagi pada Munaslub 2016 di Bali dan Munaslub 2017 di Jakarta,” tegasnya.

Pelaksanaan Munas yang akan datang di Desember 2019 juga sudah menjadi keputusan seluruh stakeholder Partai Golkar. Dewan pembina, dewan kehormatan, dewan pakar, DPD-DPD provinsi dan kabupaten/kota sudah menyepakati tidak ada perubahan waktu pelaksanaan munas.

“Munas tetap Desember 2019 sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan organisasi partai,” sambung mantan ketua umum AMPG itu.

Singkatnya, Doli menegaskan bahwa munas yang akan digelar di bulan Desember 2019 bukan atas kemauan Airlangga Hartarto sebagai ketum. Tetapi bentuk komitmen dan konsistensi seluruh warga partai terhadap konstitusi partai.

“Justru bila ada pihak yang berusaha untuk merubah itu adalah mereka yang ingin memaksakan kehendak dan kepentingannya di atas kepentingan partai, tidak taat azas dan dapat merusak tatanan organisasi,” sambungnya.

“Jangan sampai “nafsu ingin berkuasa”, membuat jadi “buta” dan kemudian meruntuhkan ketaatan kita terhadap aturan dan keputusan organisasi yang telah disepakati,” tutup Doli.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya