Berita

Encep saat memberikan keterangan pers di Kemang/RMOL

Nusantara

Listrik Padam Massal Karena Pohon, IKKS: Itu Pembohongan Kepada Rakyat

SABTU, 10 AGUSTUS 2019 | 22:01 WIB | LAPORAN:

Pernyataan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menduga pemadaman listrik massal pada Minggu (4/8) karena pohon yang tingginya melebihi batas ambang aman kabel transmisi SUTET 500 KV dinilai sebagai bentuk lari dari tanggung jawab.

Sekjen Ikatan Keluarga Korban Sutet (IKKS), Encep Nik Affandi menilai, PLN seakan-akan menyalahkan masyarakat atas kejadian listrik padam itu.

"Kami sebagai warga Ikatan Keluarga Korban Sutet (IKKS) se Jawa Barat melihat pernyataan PLN tersebut cenderung ingin menyalahkan rakyat. Padahal itu terjadi karena ada tanggung jawab PLN di masa lalu yang belum terselesaikan sampai hari ini," jelasnya di kawasan Kemang Utara, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8).


Encep mengungkapkan, tanggung jawab yang harus di ganti oleh PLN ini merujuk kepada tidak adanya ganti rugi dari PLN sesuai UU Ketenagalistrikan 15/1985 terhadap warga yang tinggal di tanah yang dilintasi transmisi 500 KV tersebut.

Alih-alih bertanggungjawab. Warga justru merasa disalahkan. Mewakili warga korban sutet, Encep mengaku tidak pernah menerima ganti rugi yang layak.

Padahal, disekitar kawasan Sutet selama ini tidak ada aturan yang melarang rakyat untuk menanam pohon yang berada di atas tanah yang mereka miliki secara sah.

"Itu sama saja pembodohan kepada rakyat dan ada banyak juga pembohongan yang dilakukan PLN kepada masyarakat di daerah kami," ucapnya.

Oleh sebabnya, Encep bersama dengab IKKS akan terus menuntut keadilan serta melakukan perjuangan, dengan sejumlah cara, contohnya tidak membayar listrik dan menanam pohon dibawah SUTET.

"Kami akan terus melakukan sikap perlawanan terhadap PLN dalam bentuk tidak membayar listrik selama 14 tahun dan sampai saat ini masih belum membayar listrik, dikarenakan dari pihak PLN juga mencontohkan pelanggaran terhadap UU Ketenagalistrikan," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya