Berita

Ilustrasi/Net

Muhammad Najib

Menyongsong Kebebasan Di Saudi Arabia

SABTU, 10 AGUSTUS 2019 | 12:51 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

MASYARAKAT kini bisa menikmati musik, perempuan boleh nyetir mobil, merupakan barang mewah yang kini bisa dinikmati warga Saudi Arabia. Bagaimana dengan olahraga untuk perempuan, tampaknya hanya menunggu waktu, cabang-cabang olehraga mana saja yang akan dijinkan untuk perempuan di sana.

Bagi negara lain mungkin saja hal-hal di atas sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terfikir lagi atau bukan lagi masalah besar. Akan tetapi tidak demikian dengan warga di kerajaan minyak yang kaya ini yang harus berjuang cukup lama untuk bisa menikmatinya.

Kelonggaran atau kebebasan yang menjadi hak masyarakat tentu perlu disambut gembira, karena bukan saja ia merupakan bagian dari sumber kebahagiaan dalam kehidupan, lebih dari itu ia juga merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri setiap insan.


Meskipun demikian kalangan ulama di sana yang terkenal konservatif masih berbeda pendapat dalam masalah ini. Sayangnya perbedaan pendapat dan perdebatan dalam masalah ini tidak muncul ke permukaan.

Masalahnya pihak Kerajaan tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat. Apalagi jika perbedaan itu terkait dengan kebijakan kerajaan, maka represif sampai saat ini menjadi pilihan tak terhindarkan.

Dengan mulai dibukanya pintu kebebasan, seyogyanya juga merambah wilayah kebebasan berfikir dan kebebasan menyatakan pendapat, baik di kalangan ilmuwan maupun ulama. Dengan demikian, setiap kebijakan terkait kebebasan yang diambil Kerajaan, akan mendapatkan landasan kesadaran yang ditopang bukan saja dari pendekatan ilmiah yang objektif, juga landasan religius keagamaan yang menjadi bagian dari keyakinan yang hidup di masyarakat.

Perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagaimana perdebatan di antara para ilmuwan perlu diberikan ruang di media massa, sebagai bagian dari pendekatan untuk mendidik publik, agar jangan terperangkap hanya dengan meniru gaya hidup, baik terkait pakaian, makanan, maupun selera musik ataupun olahraga.

Selain masalah-masalah di atas, pihak Kerajaan sudah harus mulai bergerak ke wilayah yang lebih substansial bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Bagaimana membuat perguruan tinggi yang berkualitas,  juga bagaimana membangun kesadaran agar masyarakat punya minta besar terhadap perkembangan sain dan teknologi, riset ilmiah dikembangkan, diikuti dengan dibangunnya berbagai laboratorium modern sebagai sarana untuk pengembangan sain dan teknologi di semua bidang, termasuk pertanian dan kedokteran.

Jika Kerajaan Saudi Arabia tidak memiliki road map seperti ini, maka keran kebebasan yang mulai dibukanya saat ini, akan bermuara pada kebebasan semu yang hanya menawarkan kehidupan hura-hura yang bisa menjadi sumber bencana.

Para pemimpin Saudi Arabia harus sadar bahwa minyak bumi yang membuatnya makmur saat ini, pada saatnya akan habis. Jadi harus diantisipasi sedini mungkin dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Semoga saja mereka tidak terlambat.

Pola hidup glamor dan berfoya-foya, khususnya yang dijalani keluarga Kerajaan saat berlibur ke luar negri sudah harus diakhiri. Pola hidup bersahaja, yang produktif dan berorientasi masa depan perlu mulai dipupuk. Karena semua ini akan sangat menentukan keberlangsungan eksistensi anak-cucu Ibnu Saud.

Pengamat Politik Islam dan Demokrasi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya