Mega Politik

ACARA pembukaan kongres V PDIP yang berlangsung di Bali 8 Agustus 2019 mengagetkan publik, baik yang hadir langsung di tempat acara maupun pemirsa televisi seluruh Indonesia: Megawati sang ketua umum terlihat sangat gembira, ceria, cair dan bahkan menari–nari dengan bumbu humor yang tidak biasa.
     
Pemandangan ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi 20 Oktober 1999, dua puluh tahun yang lalu. Megawati  terlihat menangis sesenggukan menahan emosi pada sidang MPR waktu itu. 

Meskipun PDIP adalah peraih suara terbanyak pada pemilu 1999 (33,7 persen), namun yang terpilih sebagai presiden keempat menggantikan BJ. Habibie adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Gus Dur hanya 12,6 persen.

Kampanye pilpres 2019 yang dimulai dari September 2018 sampai dengan Juni 2019 memakan waktu sembilan bulan penuh. Sepanjang rentang waktu itu Prabowo Subianto didampingi Sandiaga Uno yang bergabung dalam koalisi BPN (Badan Pemenangan Nasional) siang malam boleh dikata remuk menjadi “samsak” sasaran pukulan fitnah dan ujaran kebencian.

Tuduhan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) masa lalu menjadi gorengan tanpa henti oleh kompetitor politiknya.

Pemandangan yang berbeda bagaikan bumi dan langit, terlihat pada acara pembukaan kongres itu. Yang terjadi Prabowo ujug–ujug menjadi “bintang” lapangan.

Kehadirannya “menghangatkan” kongres kata Megawati, yang sama sekali malahan tidak menyebut satupun nama ketua umum parpol koalisi TKN (Tim Kampanye Nasional), dimana PDIP sendiri sebagai punggawa kubu itu. 
Pada acara pembukaan kongres PDIP, kepada publik Megawati seakan mempertontonkan pementasan lakon “kudeta” politik.

Bermodalkan kemenangan elektoral yang masif selama dua kali pemilu secara berturut–turut (2014 dan 2019), Megawati bersuara lantang mengatasnamakan peserta kongres “mengultimatum” Jokowi supaya memberikan jatah menteri terbanyak kepada PDIP sebagai pemenang pemilu.
 
“Kudeta” politik dapat berupa kudeta militer dan dapat pula berupa kudeta di parlemen. Sementara, kudeta politik itu dapat terjadi, baik di level pemerintahan negara, pemerintahan daerah, maupun partai politik dan organisasi massa.

Dari lakon yang berbau “kudeta tak berdarah” itu, dominasi aroma pragmatisme sepertinya telah merangsek jauh ke dalam sumsum perpolitikan Indonesia kontemporer. Pragmatisme dengan leluasa telah mengambil alih semangat machiavellinism. Karena  politisi boleh senaknya mengubah kesetiaan politik setelah setiap pemilihan presiden.

Seakan memiliki “kekebalan” moralitas: bisa saja seenaknya merangkul lawan lama dan meninggalkan teman lama.

Memang harus diakui PDIP dan Megawati belakangan ini terkesan sangat perkasa setelah mencatat prestasi memenangi pemilu dua kali berturut turut. Capaian yang bersejarah itu memang adalah antiklimaks dan buah ranum dari ketangguhannya menahan “derita” lantaran nekat “berpuasa” kekuasaan di bawah tekanan selama sepuluh tahun menjadi oposisi di era pemerintahan SBY (2004–2014).

Kemenangan bersejarah itulah yang dikapitalisasi Megawati. Melalui bahasa tubuh yang lentur disertai narasi yang nyaring, dia mengirim pesan di kongres: parpol pemenang pemilu adalah “panglima” pemegang komando distribusi kekuasaan di dalam parlemen dan birokrasi pemerintahan.

Pesan ini inheren dengan praktik the winner takes all atau pemenang mengambil semua. Pemilik suara mayoritas akan memegang kendali pemerintahan. Sementara yang minoritas akan tersingkir.

Namun demikian, pada saat yang sama Megawati sendiri terlihat tidak konsisten dengan prinsip the winner takes allnya itu.

Inkonsistensi yang dimaksud terkait dengan “langkah kuda” yang dilakukannya dengan membuka ruang kompromi dengan Prabowo Subianto, rival beratnya dalam arena kontestasi dua kali perhelatan pilpres.
 
Awal mula peragaan inkonsistensi elite politik itu terbuka kepada publik adalah pada saat, tiba–tiba Jokowi mengajak Prabowo Subianto bertemu di stasiun kereta MRT di Lebak Bulus (13/07/2019). Berujung pada acara makan siang di restoran sate di kawasan Senayan.

Belum sempat dua kubu kelompok masyarakat akar rumput nir politik pendukung kedua capres itu siuman dari rasa terkejutnya, menyusul lagi pertemuan para para seteru politik itu di Tengku Umar dan di Gondangdia (24/07/2019).

Melalui serangkaian pertemuan yang sesungguhnya lebih berbau “koalisi setengah kamar”, dengan sendirinya membuat lanskap politik mengalami perubahan warna. Bermain diantara warna positif dan negatif. Positifnya pertemuan itu merupakan sebuah solusi silaturrahmi –sebuah jalan kultural- guna mencairkan ketegangan politik yang sempat overdosis.

Sementara sisi negatifnya karena publik tidak mendapatkan pendidikan politik yang linier sebening kaca.
Ekses negatif perseteruan keras dan tajam dua kubu kontestan capres menciptakan problem paska pemilu: pembelahan akut di masyarakat. Senang atau tidak senang presiden terpilih terpaksa memikul beban moral dan moril untuk membangun konsolidasi baru guna penyembuhkan luka politik dan luka budaya yang ditorehkan oleh virus politik kebencian.

Pencaharian jalan cahaya menuju pemulihan keterbelahan bangsa, jelas membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dalam pada itu, maraknya inkonsistensi sikap elite bangsa hanya memperkeruh spektrum upaya pemulihan itu.

(Penulis adalah wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya).