Berita

Irma Suryani/Net

Politik

Ingatkan Jokowi, Nasdem: Bukan Hanya PDIP Parpol Pengusung Jokowi-Maruf

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 16:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Nasdem menganggap wajar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta jatah menteri untuk para kadernya dalam susunan kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua. Namun, Nasdem mengingatkan, partai pengusung Jokowi-Maruf bukan hanya PDIP semata.

Menurut Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago, untuk membagi jatah kursi menteri, Jokowi idealnya memperhatikan proporsionalitas.

"Yang perlu diperhatikan adalah proporsionalitasnya karena yang mendukung Jokowi-Maruf bukan hanya PDIP, tapi ada banyak partai," kata Irma kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (9/8).


Selain itu, Irma juga mengingatkan, pendukung Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019 lalu bukan hanya partai pengusung yang lolos ke Senayan, ada juga beberapa partai pengusung, namun tidak memiliki kursi di parlemen.

Menurut Irma, tidak lolosnya partai pengusung Jokowi-Maruf ke parlemen bukan menjadi alasan tidak dapat jatah menteri, karena semua sudah bekerja untuk kemenangan pasangan 01.

"Pada dasarnya semua bergerak masif dengan keringat untuk memenangkan Jokowi-Maruf. Oleh karena itu, teman-teman yang tidak punya kursi juga harus dipikirkan," ucapnya.

Namun demikian, dia menegaskan Nasdem tidak pernah meminta jatah menteri pada Jokowi. Tapi Nasdem siap bekerja bila diminta sebagai menteri.

"Berapa pun yang diberikan Presiden, kami akan terima," pungkasnya.

Kemarin, dalam Kongres V PDIP di Bali, Jokowi menjamin kader PDIP akan mendapat jatah kursi menteri terbanyak dalam susunan kabinet periode kedua. Tapi Jokowi tidak merinci berapa jumlah kursi untuk PDIP.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya