Berita

Johnny G. Plate/Net

Politik

Sekjen Nasdem: Bukan Sikap Seorang Demokrat Minta Jatah Menteri

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 13:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Kamis kemarin (8/8), Ketua Umum PDIP Megawati Soakarnoputri secara terang-terangan meminta jatah menteri lebih banyak dibanding parpol koalisi.

Menyikapi hal tersebut, Sekertaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan, mereka tidak akan meminta-minta jatah kepada Presiden Joko Widodo lantaran hal itu bukan sikap seorang demokrat.

"Terkait anggota kabinet, Nasdem konsisten menyerahkan sepenuhnya pada pilihan Presiden, kami menghormati hak prerogatif Presiden. Menjadi tidak lazim bagi kami jika minta porsi anggota kabinet," ungkap Johnny kepada Kantor Berita RMOL, Jumat (9/8).


Johnny mengatakan elite Nasdem akan legowo apapun keputusan Jokowi. Kalau diberi kepercayaan, kader Nasdem akan bekerja profesional.

"Menjadi kewajiban bagi kami memberikan kesempatan jika profesional Nasdem dipercayakan menjadi anggota kabinet," ucapnya.

Ditegaskan anggota DPR ini, setiap parpol punya cara, adapun sikap ketum meminta jatah lebih suatu hal yang biasa. Yang terpenting, menurutnya, pada jajaran kabinet mampu dipegang oleh orang-orang yang amanah dalam membangun negara.

"Dan menjadi hal yang biasa juga jika ada parpol koalisi yang minta jumlah keterwakilannya di kabinet. Demikian hal yang wajar juga jika Pak Jokowi menjawabnya secara elegan," jelas Johnny.

"Hal yang wajar juga setiap partai mempunyai cara yang berbeda namun tentu dengan satu tujuan yang sama yakni keberhasilan kabinet jilid II dalam melaksanakan program pembangunan negara," tutupnya menambahkan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya