SETELAH rezim militer otoritarian Omar Basyir tumbang pada Kamis (11/4/2019), muncul ketidakpastian politik di Sudan. Rezim militer yang mengambilalih kekuasaan, walaupun telah mendeklarasikan diri hanya akan mengendalikan kekuasaan sementara, terus mendapat tantangan dari kelompok pro-demokrasi.
Tarik-menarik antara penguasa militer di ibukota Khartum dengan kelompok pro-demokrasi terus berlangsung selama berbulan-bulan, yang menelan korban masyarakat sipil, baik yang luka-luka maupun meninggal dunia.
Pada Ahad (4/8/2019) di ibukota Khartum akhirnya ditandatangani kesepakatan antara penguasa militer sementara dengan kelompok pro-demokrasi. General Mohamed Hamdan mewakili Transisional Military Council (TMC) dan Ahmed Rabie mewakili kelompok pro-demokrasi, disaksikan oleh perwakilan mediator dari Ethiopia dan organisasi Uni Afrika (AU).
Hal-hal yang disepakati kedua belah pihak antara lain: Pertama, akan dibentuk pemerintahan sipil selama masa transisi, yang akan diberikan mandat minimal 3 tahun.
Kedua, disamping mendapatkan mandat untuk mengelola kekuasaan di masa transisi, pemerintahan sipil sementara ini, juga mendapatkan tugas untuk melaksanakan pemilu, dalam rangka membentuk pemerintahan yang definitif.
Ketiga, Perdana Mentri akan dipilih dari kelompok pro-demokrasi yang akan di usulkan oleh Forces of Freedom and Change (FFC), sedangkan untuk Mentri Pertahanan dan Mentri Dalam Negri akan diangkat dari kelompok militer.
Merujuk pada tesis yang dikemukakan Samuel P. Huntington, jika masa 'transisi demokrasi' berhasil dilaksanakan dengan baik, maka Sudan akan memasuki tahapan 'konsolidasi demokrasi'.
Konsolidasi demokrasi merupakan keadaan dimana sebuah negara berada dalam sistem demokrasi yang mapan. Situasi ini baru akan dicapai, bila sebuah negara yang mengalami transisi demokrasi berhasil melaksanakan pemilu yang jurdil dua kali berturut-turut.
Sebagai salah seorang yang diakui sebagai pakar teori tentang demokrasi yang cukup menonjol di dunia sampai saat ini, Huntington juga berpendapat bahwa negara yang pernah mengalami demokrasi akan lebih mudah untuk kembali menjadi demokratis, dibanding negara yang sama sekali belum pernah mengimplementasikan demokrasi.
Sudan beruntung, karena pernah mengimplementasikan demokrasi, walau tidak berlangsung lama. Saat Sadiq Al Mahdi sebagai Perdana Mentri (1966-1967) dan 1986-1989), rakyat Sudan telah menikmati demokrasi.
Jika Arab Spring gelombang pertama, kelompok pro-demokrasi hanya berhadapan dengan rezim otoritarian setempat. Pada Arab Spring gelombang kedua, kelompok pro-demokrasi disamping berhadapan dengan rezim otoritarian setempat, juga harus berhadapan dengan kekuatan regional anti demokrasi, terutama Saudi Arabia dan Mesir.
Meskipun menghadapi tantangan yang lebih berat, Sudan tetap berhasil muncul sebagai negara di kawasan Middle East and North Africa (MENA) yang memasuki gerbang 'transisi demokrasi'.
Jika pada Arab Spring gelombang pertama, hanya berhasil mengantarkan Tunisia memasuki gerbang 'transisi demokrasi', sementara yang lainnya seperti Yaman, Suriah, dan Libia sampai sekarang masih bergolak, terperangkap ke dalam perang saudara berkepanjangan.
Pada Arab Spring gelombang kedua, telah berhasil mengantarkan Sudan ke gerbang 'transisi demokrasi', dan ada tanda-tanda Aljazair akan menyusul mengikuti jejak tetangganya sebagai bagian dari negara-negara Arab di Afrika Utara.
Meskipun bergerak lamban dan berdarah-darah, tampaknya proses demokratisasi di negara-negara Arab tidak akan terbendung.
