Berita

Fadli Zon/Net

Politik

PLN Akan Potong Gaji Karyawan Untuk Bayar Kompensasi, Fadli Zon: Cara Tidak Profesional

RABU, 07 AGUSTUS 2019 | 14:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kalangan DPR RI pertanyakan kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan memotong gaji karyawan menyusul pemadaman listrik massal atau black-out di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Pemangkasan gaji karyawan disebut-sebut untuk membayarkan kompensasi bagi pelanggan PLN yang dirugikan atas pemadaman pada Minggu hingga Senin kemarin.

"Cara-cara yang tidak profesional, masa karyawan jadi korban," kritik Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).


Fadli menyoroti soal kompensasi yang hanya berupa pemotongan tagihan. Menurutnya, kompensasi harus adil sesuai kerugian yang dirasakan masyarakat.

"Suatu diskresi seperti ganti kerugian masyarakat baik materil maupun nonmateril. Materil contohnya banyak ya, sampai ikan Koi yang mati jumlahnya berapa," jelasnya.

Jika hal tersebut tidak bisa dipenuhi PLN, disarankan Fadli, masyarakat yang dirugikan bisa mengajukan gugatan melalui jalur hukum.

"Bisa melakukan juga tuntutan class action karena kerugian itu nyata, itu baru kerugian materil saja," tukasnya.
 
Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengatakan akan memotong gaji karyawan untuk membayar kompensasi ganti rugi Rp 839,88 miliar kepada 21,9 juta pelanggannya akibat listrik padam di sebagian besar wilayah Jawa pada Minggu (4/8) hingga Senin (5/8).
 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya