Kasus pemadaman listik di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi pintu gerbang Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi semua sektor kerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jokowi bisa mengevaluasi di mana pokok permasalahan perusahaan plat merah, sehingga lima tahun ke depan tidak terjadi lagi dan membawa untuk bagi rakyat.
"Jadi sebagai bahan evaluasi selama lima tahun ini kira-kira di mana letak kesalahannya," ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN Jakarta, Adi Prayitno saat dihubungi
Kantor Berita RMOL, Selasa (6/8).
Menurutnya, peforma BUMN memang tengah jeblok. Selain banyak yang merugi, perusahaan BUMN juga terlibat kasus dugaan korupsi sebagaimana kini ditangani KPK.
"Tapi yang jelas BUMN kita perfoma bekerjanya memang jauh dari ekspektasi. Semua akan tergantung evaluasi yang dilakukan oleh Jokowi," jawabnya.
Sementara pemadaman listrik yang terjadi para Minggu (4/8) dengan cakupan yang luas dan durasi yang lama seolah turut menambah beban Rini Soemarno sebagai menteri BUMN.
"BUMN ini kementerian yang paling banyak dinantikan kerjanya. Yang pasti kejadian PLN ini, akan membuat langkah Rini kembali dua periode agak berat," papar Adi.
Langkah Rini semakin berat lantaran Jokowi akan lebih independen, agresif dan berani dalam menentukan siapa yang layak dan pantas untuk membantu mempercepat program kerja.
"Sepertinya Jokowi juga tidak akan banyak berkompromi dengan partai politik," pungkasnya.
