Berita

Tes malaria/Net

Global

Malaria Renggut 1.800 Nyawa, Burundi Enggan Umumkan Keadaan Darurat

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 | 22:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Malaria telah menyebabkan lebih dari 1.800 orang di Burundi meninggal dunia tahun ini.

Dalam laporan situasi terbarunya, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, 5,7 juta kasus malaria tercatat telah terjadi di Burundi pada tahun 2019 ini. Jumlah itu kira-kira sama dengan setengah dari keseluruhan populasi.

Dari semua kasus itu, total ada 1.801 orang meninggal dunia di Burundi karena penyakit yang disebabkan oleh nyamuk tersebut sejak 1 Januari hingga 21 Juli tahun ini.


Meski begitu, negara kecil berpenduduk 11 juta orang di kawasan Great Lakes Afrika itu masih belum mengumumkan keadaan darurat nasional. Padahal OCHA juga telah memperingatkan bahwa malaria telah melintasi proporsi epidemi pada bulan Mei lalu.

"Rencana penanggulangan wabah malaria nasional, yang saat ini sedang divalidasi, telah menyoroti kurangnya sumber daya manusia, logistik dan keuangan untuk tanggapan yang efektif," kata OCHA dalam buletin mingguan terbaru tentang keadaan darurat kemanusiaan.

"Semua pemangku kepentingan, termasuk otoritas nasional dan mitra diminta untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan tanggapan yang kuat terhadap acara ini sebelum eskalasi," tambah laporan yang sama seperti dimuat Al Jazeera.

Kurangnya langkah-langkah pencegahan seperti kelambu, perubahan iklim dan peningkatan pergerakan orang dari daerah pegunungan dengan kekebalan rendah terhadap malaria memicu penyebaran malaria.

Burundi sendiri pernah mengumumkan epidemi malaria pada Maret 2017, ketika negara itu telah mencatat 1,8 juta kasus dan 700 kematian. Namun pemerintah Burundi tetapi menolak melakukan hal yang sama sekarang.

Seorang pejabat senior pemerintah, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah tidak mau mengakui kelemahan jelang pemilihan yang ditetapkan untuk digelar tahun 2020 mendatang.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya