Ekonom senior DR. Rizal Ramli pernah menyelesaikan persoalan listrik saat dirinya dipercaya Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Menko Perekonomian antara 2000 dan 2001.
Menurutnya, belajar dari pengalaman di masa lalu, sering terjadi KKN dan patgulipat di tubuh BUMN. Untuk menghadapi patgulipat yang melibatkan banyak pihak ini, perlu strategi out of the box yang berorientasi pada keuntungan bagi rakyat banyak.
Saat menjabat sebagai Menko Perekonomian itu, RR baru mengetahui bahwa hampir semua dari 27 kontrak Pembelian Listrik Swasta atau Public Private Partnership (PPP) sebelumnya ternyata dipenuhi praktik KKN dan mark-up sampai 7 sampai 12 sen dolar AS per KW. Padahal diseluruh dunia hanya 3 sen dolar AS.
Konco-konco pihak yang berkuasa sebelumnya mendapat saham kosong yang ditukar dengan tariff yang sangat mahal, yang merugikan rakyat Indonesia.
Akibatnya, beban PLN naik besar sekali, menjadi 85 miliar dolar AS, dan PLN nyaris bangkrut.
Pemerintahan BJ Habibie yang berkuasa setelah Reformasi, via Dirut PLN Adi Satria, pernah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan mengajukan salah satu kontraktor PPP ke pengadilan abitrase di luar negeri. Tetapi akhirnya kalah telak.
Menurut ekonom peraih Nobel Prof. Joseph Stiglitz, memang dalam berbagai kasus arbitrase, negara berkembang 99,9 persen akan kalah karena praktik korupsi di negara berkembang juga melibatkan berbagai lembaga internasional, dan bukan tidak mungkin termasuk pengadilan arbitrase.
Memahami itu, RR tidak mau menggunakan jalur arbitrase, melainkan mengundang kawannya, seorang Redaktur pada harian
Wall Street Journal, koran bisnis paling berpengaruh di dunia.
Harian itu menjelaskan KKN perusahaan-perusahaan Multi-Nasional yang sok mempromosi
good corporate governance, namun melakukan praktik patgulipat dengan kroni kekuasaan di Indonesia. Praktik patgulipat itu dimuat di halaman muka
WSJ selama tiga hari ber-turut.
Akibatnya, karena takut nama dan saham perusahaannya jatuh, puluhan bos perusahaan asing yang punya kontrak dengan PLN terbang ke Jakarta dan mengajukan renegosiasi dengan Rizal Ramli.
Hasilnya luar biasa karena beban utang PLN akhirnya berhasil dikurangi sebesar 50 miliar dolar AS, dari 85 miliar dolar AS menjadi hanya 35 miliar dolar AS. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia pengurangan utang sebesar itu.
Berdasarkan pada apa yang pernah dialami di masa lalu, untuk persoalan yang sedang melilit PLN dan dunia kelistrikan nasional akhir-akhir ini, Rizal Ramli pun berpesan, perlu diambil langkah-langkah
out of the box demi menyelamatkan PLN dan memberikan keuntungan pada rakyat.
Namun bagaimana langkah itu?
Rizal Ramli belum memberi tahu.
