Adopsi Metode BSC, NTB Diyakini Bakal Dapat SAKIP A

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah resmi menggunakan metode Balance Score Card (BSC), pengukuran hasil kerja yang biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional, sejak awal tahun lalu.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah menguraikan bahwa pihaknya menjadi pemda pertama yang berhasil mengkombinasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan metode BSC ke dalam sebuah sistem aplikasi.

“Sistem aplikasi ini kami beri nama e-Kinerja," ujarnya saat mempresentasikan penggunaan BSC kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin di ruang pertemuan Bone, Gedung Kementerian PAN-RB, Senin (5/8).

Dalam uraiannya, Sitti menyebut bahwa BSC merupakan metode yang digunakan sebagai alat untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah lembaga. Perkembangan dan pergerakan yang dilakukan pemda bisa terpantau melalui metide ini.

“BSC membantu saya untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari sebuah lembaga,” sambungnya.

Di NTB, metode ini dibuat dalam sebuah system tool management yang terintegrasi dengan SAKIP. Sehingga, pemda bisa melakukan evaluasi kerja secara realtime, tanpa harus menunggu-nunggu.

“Nantinya saya dan bapak gubernur bisa melihat perkembangan dari setiap program yang tercantum di visi misi kami," pungkasnya.

Mendengar penjelasan Sitti tersebut, Menteri PAN-RB Syafruddin optimistis NTB bisa mendapat SAKIP A di tahun ini. Mantan wakapolda itu menilai NTB bisa menyamai torehan Pemprov Kalimantan Selatan di tahun lalu yang menjadi satu-satunya provinsi luar Jawa yang meraih SAKIP A.

“Saya yakin dengan aplikasi e-Kinerja ini bisa membawa NTB menuju nilai sempurna pada pengumuman SAKIP di bulan Oktober nanti," ujarnya.