Berita

Komisioner Komnas HAM Khairul Anam/RMOL

Hukum

35 Orang Meninggal Akibat Lubang Tambang Kaltim, Komnas HAM Gandeng KPK

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 18:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggandeng dan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM sekaligus dugaan korupsi pada sektor pertambangan di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Diduga, lumbang tambang batu bara yang berlokasi di Makroman, Kecamatan Sambutan, Samarinda telah melanggar prosedur dan tata kelola tambang yang menelan korban jiwa sedikitnya 35 orang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Begitu kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam kepada wartawan sesudah bertemu pejabat KPK, di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (5/8).


"Kita koordinasi untuk kerja sama bagaimana menyelesaikan tambang lubang di Kalimantan. Kami bersepakat untuk mulai kerjasama antara KPK dan Komnas HAM untuk melihat tambang di Kalimantan dengan dua narasi. Narasi HAM dan narasi antikorupsi," kata Anam.

"Yang Komnas HAM temukan adalah tidak mungkin ada korban pelanggaran HAM kalau tidak ada lubang yang tata kelolanya salah. Kalau tidak ada pengelolaan yang salah, enggak mungkin ada yang salah kalau enggak ada korupsi. Jadi ini berangkaian," sambungnya.

Anam mengatakan, sebelum ke KPK, pihaknya sudah melakukan survei dengan mendatangi lokasi lubang tambang batu bara di Kaltim itu. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk meninhau langsung kondisi tambang.

"Minggu lalu kami punya tim yang juga datang ke Kalimantan untuk melihat apakah temuannya juga demikian. Ada 35 orang anak meninggal lebih dari (kurun waktu) 5 tahun terus-menerus," ungkap Anam.

Lebih lanjut, Komnas HAM mencatat sejumlah fakta dugaan korupsi yang menyangkut perizinan dan dugaan kesalahan prosedur pada tambang batu bara di Samarinda. Bahkan, ada upaya semacam unsur kesengajaan dalam memuluskan izin lubang tambang tersebut.

"Kami menemukan satu proses pengawasan yang lemah, proses pengurusan administrasi yang juga lemah dan indikasinya memang kelemahan-kelemahan ini bukan praktek biasa, ini praktek yang sistematis. Memang disengaja lemah dalam prakteknya," pungkas Anam.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya