Berita

Jokowi, Megawati/Net

Politik

Peluang Jokowi Gantikan Megawati Di PDIP Terhalang Mitologi Bung Karno

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 22:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pengganti Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam kepemimpinan partai nantinya tidak hanya sebatas dua nama, Puan Maharani dan Prananda Prabowo yang tidak lain anaknya sendiri.

Nama lain yang berpotensi menjadi penerus kepemimpinan Megawati adalah kader terbaik PDIP yang baru saja memenangkan Pilpres yakni Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiyadi menyebutkan memang peluang Jokowi tidaklah besar. Mitologi trah Soekarno yang selalu menjadi pedoman kepemimpinan PDIP.


"PDIP ini parpol yang punya suatu mitologi yang namanya Bung Karno," ujar Kristiyadi dalam diskusi di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/8).

Kristiyadi menyebutkan, soal trah tersebut tidak sekadar soal keturunan dalam artian biologis. Tetapi, keturunan Soekarno juga bisa dilihat dari pembelajar dari ideologi Soekarno itu sendiri.

"Tapi sebetulnya kalau orang-orang yang Sukarnois kan bukan hanya urusan keturunan biologis. Tetapi juga bisa produk ideologis," jelasnya.

Sambungnya, soal turunan ideologis Soekarno ini yang harus dipahami Megawati jika pada akhirnya baik Puan atau Prananda dinilai tidak terlalu cakap untuk mengemban jabatan ketua umum PDI Perjuangan.

"Bahwa pengganti Ibu Mega harus orang Sukarnois, maka saya kira tidak terbatas kepada urusan biologis. Bisa keturunan orang muda yang mampu memahami menghayati sukarnoisme," tukasnya.

Untuk diketahui PDI Perjuangan pekan depan akan melangsung kongres ke V di Bali pada 5-8 Agustus. Dalam kongres tersebut PDIP diagendakan akan menetapkan struktur baru yakni ketua harian partai, yang akan diisi oleh salah satu anak biologis Megawati, Prananda Prabowo atau Puan Maharani.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya