Berita

Politisi PDI Perjuangan Aria Bima/RMOL

Politik

PDIP Dan Nasdem Berantem Soal Jaksa Agung, Aria Bima: Itu Urusan Bu Mega Dan Mas Hasto

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 20:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Nasdem mempertanyakan mengapa hanya jabatan Jaksa Agung dalam sturktur kabinet yang dipersoalkan dan didesak harus diisi oleh kalangan profesional, tidak boleh orang partai politik.

Bahkan, Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate menduga ada pihak yang sengaja membuat tekanan kepada Presiden Joko Widodo dengan membuat konspirasi bahwa Jaksa Agung harus mutlak dari kelompok profesional non partisan.

Padahal, permintaan Jaksa Agung untuk diisi kalangan profesional muncul dari mitra koalisi Nasdem, yaitu PDI Perjuangan.


Perihal pertanyaan Nasdem itu, Ketua DPP PDIP, Aria Bima enggan berkomentar. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Wah itu urusan Mas Hasto dan Bu Mega," ujar Aria di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/8).

Aria menambahkan, semua partai politik saat ini memang diberikan kebebasan oleh Presiden Joko Widodo untuk memberi masukan. Tetapi, pada akhirnya keputusan ditangan presiden.

"Memang sejauh yang saya ketahui kesepakatan partai pengusung itu tetap berdinamika menyampaikan pendapat karena ini kan partai," jelasnya.

"Tapi komanya harus dipake semuanya (penentuan jabatan kabinet) adalah hak prerogatif presiden," demikian Anggota DPR ini.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya