Berita

Seorang wanita mengenakan cadar sedang menelepon/Net

Global

Belanda Resmi Terapkan Larangan Penggunaan Cadar Di Tempat Umum

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 06:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Belanda resmi menerapkan larangan penggunaan pakaian yang menutupi wajah seperti cadar atau burqa di gedung-gedung dan transportasi publik.

"Mulai sekarang, mengenakan pakaian yang menutupi wajah dilarang di fasilitas pendidikan, institusi publik dan bangunan, serta rumah sakit dan transportasi umum," begitu bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Belanda (Kamis, 1/8).

Penerapan aturan baru itu dilakukan menyusul Undang-undang yang disahkan oleh parlemen Belanda Juni tahun lalu setelah debat politik yang panjang selama satu dekade terakhir.


Aturan baru itu tidak hanya terbatas pada cadar atau burqa, melainkan segala sesuatu yang menurupi wajah secara menyeluruh, seperti helm full face dan juga balaclava.

Menyusul penerapan aturan baru itu, petugas keamanan akan memberi tahu orang-orang dengan pakaian yang menutupi wajah untuk menunjukan wajah mereka di depan publik.

Jika mereka menolak, maka mereka dapat ditolak aksesnya ke gedung-gedung publik dan didenda 150 euro.

Namun, tidak jelas seberapa keras hukum dapat ditegakkan. Pasalnya di sektor transportasi umum, petugas akan kesulitan untuk berhenti hanya untuk membuat seorang yang mengenakan penutup wajah turun. Pasalnya, hal itu akan membuat jadwal transportasi terganggu atau mengalami penundaan.

Selain itu, sejumlah rumah sakit juga mengatakan akan tetap merawat orang terlepas dari apa yang mereka kenakan.

Aturan baru itu mendapat kecaman dari kelompok Muslim dan hak asasi manusia.

Partai politik Islam di Rotterdam, Partai Nida, mengatakan akan membayar denda bagi siapa pun yang tertangkap melanggar larangan itu dan telah membuka rekening di mana orang dapat menyetor uang.

Pemimpin Partai Nida, Nourdin el-Ouali, mengatakan pelarangan itu memiliki konsekuensi yang jauh karena menimbulkan pelanggaran serius untuk kebebasan beragama dan kebebasan bergerak.

"Mereka tidak akan diizinkan naik metro, bus, atau trem ketika hukum dipatuhi. Mereka tidak bisa pergi ke rumah sakit, mereka tidak bisa pergi ke halaman sekolah, mereka tidak bisa melapor ke kantor polisi," katanya seperti dimuat Al Jazeera.

"Untuk 17 juta orang Belanda, pertanyaannya adalah, masalah apa yang sebenarnya kita selesaikan di sini?" tanyanya seraya menambahkan bahwa hanya beberaa ratus wanita yang mengenakan cadar atau burqa di Belanda. Hal itu pun dilakukan karena kepercayaan agama.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya