Berita

Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan KPK/RMOL

Hukum

Diperiksa KPK, Taufik Hidayat Ngaku Ditanyai Tugas Saat Jabat Stafsus Imam Nahrawi

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 17:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pebulutangkis legendaris Taufik Hidayat yang juga menantu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar, baru saja usai menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Lebih dari lima jam Taufik digarap komisi antirasuah. Dia tiba sejak pukul 09.00 WIB dan keluar dari gedung KPK sekitar pukul 15.37 WIB. 

Kepada awak media, Taufik mengaku ditanya dua hal yakni, saat dia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan saat dia sebagai Wakil Ketua Satuan Pelaksana Indonesia Emas (Satlak Prima) Kemenpora.


"Dimintai keterangan aja, saya Stafsus Menpora di tahun 2017-2018. Di Satlak Prima tahun 2016-2017 itu aja," kata Taufik kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).

Taufik mengaku dirinya dicecar sekitar delapan sampai sembilan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar jabatannya sebagai Stafsus Imam Nahrawi dan di Satlak Prima. 

"Kurang lebih ada lumayan ya 8, 9 pertanyaannya. Kenal pak Imam Nahrawi di mana, itu-itu aja sih enggak ada yang lebih. Dari Satlak Prima di Stafsus (Menpora)," ujar Taufik.

Menyoal program Satlak Prima, terdapat sejumlah fakta di persidangan kasus dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Adalah Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana yang sudah berstatus terdakwa mengungkapkan kesaksiannya dipersidangan.

Nama Menpora Imam Nahrawi disebut pernah menerima duit sebesar Rp 1 miliar untuk 'jatah menteri' atau honor dari kegiatan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

"Saya ingat betul diawal tahun 2018, dilapangan bulu tangkis menanyakan kepada saya, saya (Menpora) dapat honor gak yah di (Satlak) Prima," ujar Mulyana menirukan ucapan Imam Nahrawi saat di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/7) malam.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap mantan juara dunia Badminton ini terkait pengembangan kasus di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun, Febri belum menjelaskan secara detail perkara baru yang tengah dibidik KPK itu, karena penyelidikan masih berjalan.

Dia hanya menyebut, pemeriksaan menantu dari Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar itu dimintai keterangannya terkait jabatannya di Kemenpora kala itu.

"Taufik Hidayat dimintakan keterangan dalam Penyelidikan sebagai Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan Staf Khusus di Kemenpora," demikian Febri saat dimonfirmasi. 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya