Bus meledak di Farah, Afghanistan/Net
Ketegangan di Afghanistan terus meningkat pasca pemilihan presiden (pilpres) yang ditunda dua kali.
Pilpres sedianya digelar pada 20 April lalu, kemudian ditunda dan dijadwalkan ulang 20 Juli. Lagi-lagi pilpres ditunda dan ditetapkan digelar 28 September mendatang. Perbincangan antara AS dan Taliban mengenai sistem pemilihan yang reformis.
Pada Minggu (29/7), sekelompok orang bersenjata menyerang markas Partai Green Trend di Kabul. Mereka menyasar calon wakil presiden Amrullah Saleh yang berada di dalam gedung. Serangan tersebut menewaskan sebanyak 20 orang dan mengakibatkan 50 orang lain terluka.
Sementara pada hari ini, Rabu (31/7) sebuah bus meledak di Provinsi Farah. Insiden ini menewaskan sedikitnya 32 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Diduga ledakan ini terjadi dikarenakan bus tersebut mendekati wilayah operasi Taliban.
Bus yang mayoritas ditumpangi oleh wanita dan anak-anak ini meledak saat melaju di jalan utama antara Kota Herat di barat dan Kota Kandahar di selatan pada Rabu (31/7).
Selain 32 orang yang menjadi korban tewas, jurubicara Kepala Polisi Provinsi Farah, Mohibullah Mohib menyebut ada 15 orang terluka yang kritis. Sehingga menambah potensi jumlah korban tewas.
Hingga saat ini belum ada yang mengakui bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Namun demikian,
The Washington Post mengabarkan bahwa kelompok Taliban sedang beroperasi di wilayah tersebut. Mereka sering menggunakan bom untuk menyerang para pejabat pemerintah dan pasukan keamanan yang melewati jalan tersebut.
Serangan ini terjadi tepat sehari setelah PBB memberikan laporan bahwa setidaknya ada 3.812 warga sipil tewas atau terluka di Afganistan dikarenakan konflik dan perang pada paruh pertama 2019 ini.
Menurut laporan Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA), 1.366 warga sipil tewas dan 2.446 lainnya terluka tepatnya dari 1 Januari hingga 30 Juni tahun 2019.
Dalam periode itu, Taliban dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya menyebabkan sebagian besar korban sipil. Tetapi pasukan pimpinan Afghanistan dan NATO bertanggung jawab atas lebih banyak pembunuhan warga sipil.
Oleh karena itu, PBB mendesak agar pihak-pihak yang terkait dalam perang 18 tahun di Afghanistan ini untuk mengurangi korban sipil menjadi nol.
