Berita

Komisioner KPU Pramono Ubaid saat hadir di acara Kode Inisiatif/RMOL

Politik

KPU: Masyarakat Belum Percaya Pemilihan Elektronik

RABU, 31 JULI 2019 | 14:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pastikan siap laksanakan penghitungan suara eletronik dalam Pilkada serentak 2020. Setidaknya, jika dilihat dari sisi kesiapan teknologi.

Begitu dikatakan Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi dalam diskusi media di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Rabu (31/7).

Persolan yang harus diselesaikan jika hitung eletronik itu diterapkan, kata Pramono, adalah soal bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa dengan hitung digital adalah perkembangan teknologi yang harus diterima dan hasilnya sama akuratnya dengan hitung manual.


"Orang masih belum percaya kalau orang memberikan suara secara elektronik itu akan dihitung dengan pas," ujar Pramono.

Pramono mencontohkan dua kasus yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Yaitu, penggunaan teknologi nuklir dan pengalihan teller bank menjadi mobile banking.

"Dari sisi potensi ketidak percayaan masyarakat, sebagian publik ini persis sama dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Secara teknologi kita akan sangat mampu (menerapkan) tapi orang-orang menolak karena ini bahaya radiasi," jelasnya.

"Kita untuk beberapa hal sudah percaya pada sistem elektronik. Kita sekarang kirim duit sudah dengan internet banking. Dia percaya kalau dikirim lewat HP-nya itu akan sampai ke anaknya dengan sejumlah itu," imbuhnya.

Sehingga, sambung Pramono, pekerjaan bersama diantara elemen masyarakat untuk menyadarkan masyarakat lainnya bahwa penghitungan suara eletronik merupakan pengembangan teknologi yang harus diterima dan dijalani.

"Bahwa kemajuan teknologi ini harus kita hadapi dan kita adopsi," demikian Pramono.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya