Berita

Pangi Syarwi Chaniago/Net

Publika

Menguji Hak Prerogatif Presiden

RABU, 31 JULI 2019 | 10:14 WIB

IDEALNYA komposisi kabinet adalah kabinet ahli (zaken kabinet) atau paling tidak kabinet dengan komposisi dari koalisi terbatas, yaitu secara kuantitas jumlah anggota kabinet dari unsur parpol tidak melebihi unsur profesional dan proses pengangkatan anggota kabinet lebih dominan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme dibanding akomodasi kepentingan politik semata.

Pengangkatan anggota kabinet sepenuhnya berlandaskan hak prerogatif presiden, presiden kemungkinan berhasil membentuk kabinet ahli atau kabinet koalisi secara terbatas jika hak prerogatif ini dijalankan penuh dan presiden melepaskan diri dari tekanan dan intervensi kelompok manapun.

Loyalitas menteri harus sepenuhnya kepada presiden (tunggal). Menteri dari unsur kader partai memiliki dualisme loyalitas (splite loyality) memiliki loyalitas ke presiden sekaligus ke parpol asalnya.


Selain melaksanakan platform presiden, para menteri dari unsur partai juga berkepentingan membesarkan partai, presiden harus mampu mengendalikan kabinet sehingga potensi loyalitas ganda para menteri dapat diminimalisasi.

Oleh karena itu, menteri dari unsur parpol seharusnya tidak memiliki jabatan strategis di partainya. Sekali lagi, Presiden harus mampu mengendalikan kabinet secara tegas, efektif tanpa ada loyalitas ganda para menterinya

Posisi presiden secara konstitusional sangat kuat, sehingga tidak perlu "setengah hati" dalam menjalankan amanat dan kepercayaan rakyat. Dengan demikian, pengangkatan menteri jangan sampai lebih cenderung kepada tawar menawar dan kompromi semata ketimbang faktor kompetensi dan profesionalisme.

Sekuat apapun upaya intervensi dan tekanan politik tidak akan memberi pengaruh apapun jika presiden secara personal juga kuat. Namun personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang relatif lemah akan membuat presiden cenderung akomodatif, terhadap parpol dan kekuatan politik lainnya.

Kondisi ini akan membuka potensi terjadinya kompromi-kompromi politik dalam pembentukan kabinet sehingga hak prerogatif presiden nampak tak maksimal dijalankan.

Pangi Syarwi Chaniago
Analis politik, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Eddy Soeparno Bicara Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Senin, 15 Desember 2025 | 16:13

Praperadilan Kakak Kandung Hary Tanoesoedibjo Dua Kali Ditolak Hakim

Senin, 15 Desember 2025 | 15:55

Miliarder Siapkan Hadiah Besar Atas Aksi Heroik Warga Muslim di Bondi Beach

Senin, 15 Desember 2025 | 15:48

DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:41

Ketaatan pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Senin, 15 Desember 2025 | 15:39

Gubernur Sulut Dukung Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu

Senin, 15 Desember 2025 | 15:29

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama Selama Nataru

Senin, 15 Desember 2025 | 15:19

Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB Demi Majukan Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:12

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Senin, 15 Desember 2025 | 14:54

Command Center Diresmikan Percepat Digitalisasi dan Pengawasan Kopdes Merah Putih

Senin, 15 Desember 2025 | 14:43

Selengkapnya