Jubir KPK, Febri Diansyah/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penunjukkan tender terkait perpindahan kantor PT Pertamina (persero) ke gedung dari kawasan Medan Merdeka ke Gedung Sopo Del, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kuningan, Jakarta Selatan.
Belakangan diketahui, Gedung Sopo Del yang saat ini dihuni oleh perusahaan plat merah (PT Pertamina) adalah milik Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
"Ada atau tidak ada laporan pengaduan masyarakat itu sekarang tidak bisa kami konfirmasi," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung C-1 KPK Lama, Senin (29/7).
Kendati demikian, KPK kata Febri, apabila ada laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pada proses lelang dan penunjukkan tender perusahaan berplat merat itu akan ditelaah terlebih dahulu oleh KPK untuk kemudian memungkinkan ditindaklanjuti.
"Tapi jika ada laporan masyarakat pasti akan kami lakukan telaah, karena prosesnya masih awal," kata Febri.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang sempat menanyakan dan mempermasalahkan pindahnya kantor Pertamina ke gedung milik Luhut. Menurut dia, mekanisme penunjukkan tender hingga akhirnya pindah ke gedung milik Luhut mesti dijelaskan.
"Proses penunjukannya seperti apa, kami minta data tertulis supaya semua ada datanya karena ini perusahaan negara. Janggal atau tidak? Urgensinya apa dan harus tertulis," kata Rieke kepada Dirut Pertamina Nicke Widyawati di Gedung DPR, Kamis (18/7).
Perpindahan kantor Pertamina ke Gedung Sopo Del Tower itu disebut-sebut dilatarbelakangi karena ada renovasi gedung yang lama di kawasan Medan Merdeka. Namun, yang menjadi sorotan banyak kalangan kenapa dari sekian banyak perusahaan yang memenangkan tender adalah gedung milik Luhut Binsar Panjaitan.
