Berita

Nurdin Basirun/Net

Nusantara

Jajaran Pengurus Terjerat Hukum, DPW Nasdem Kepri Klaim Tetap Solid

MINGGU, 28 JULI 2019 | 17:40 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kepulauan Riau (Kepri) tengah diguncang prahara. Sejumlah elit pengurus kini berurusan dengan hukum.

Meski sejumlah elit pengurusnya kini menghadapi kasus hukum, DPW Nasdem Kepri mengklaim kepengurusan tetap solid. Wakil Ketua DPW Nasdm Kepri, Pajrin Shihab menganggap kondisi ini menjadi ujian bagi Nasdem Kepri untuk mempertahankan kiprahnya.

“Insya Allah kami tetap kuat dan solid. Cobaan ini kebetulan menimpa Nasdem saat ini, dan bisa juga menimpa (partai) yang lain,” ujar dia, kepada pers, Minggu (28/7).


Pajrin menegaskan, DPW Nasdem Kepri tetap akan berjuang untuk kepentingan rakyat, demi mewujudkan cita-cita dan program kesejahteraan masyarakat.

“Namanya perjuangan tidak akan pernah berakhir,” aku dia.  

Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap Wali Kota Batam, M Rudi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/7) kemarin, menambah panjang daftar elit DPW Nasdem Kepri yang berurusan dengan hukum.

Rudi adalah Sekretaris DPW Nasdem Kepri. Ia diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus yang berkaitan dengan Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Selain menjabat gubernur, Nurdin adalah Ketua DPW Nasdem Kepri.

Nurdin diciduk KPK melalui operasi tangkap tangan di kediamannya di Gedung Daerah Tanjungpinang. Sehari kemudian, KPK menetapkannya  sebagai tersangka atas dugaan kasus suap dana izin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

DPP Partai Nasdem telah memecat Nurdin sebagai Ketua Partai Nasdem Kepri.

Nama lainnya di jajaran elit Nasdem  yang kini tengah berurusan dengan hukum adalah Bobby Jayanto. Dia adalah Ketua DPD Nasdem Tanjungpinang. Bobby tengah menjalani proses hukum sebagai terlapor dalam dugaan kasus rasisme di Tanjungpinang.

Ada pula mantan Bupati Natuna, Ilyas Sabli. Ketua DPD NasDem Natuna tersebut  juga sudah berstatus tersangka terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dinas anggota DPRD Kabupaten Natuna senilai Rp 7 miliar pada tahun 2011 lalu. Kasus ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Kepri.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya