Berita

Nurdin Basirun/Net

Nusantara

Jajaran Pengurus Terjerat Hukum, DPW Nasdem Kepri Klaim Tetap Solid

MINGGU, 28 JULI 2019 | 17:40 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kepulauan Riau (Kepri) tengah diguncang prahara. Sejumlah elit pengurus kini berurusan dengan hukum.

Meski sejumlah elit pengurusnya kini menghadapi kasus hukum, DPW Nasdem Kepri mengklaim kepengurusan tetap solid. Wakil Ketua DPW Nasdm Kepri, Pajrin Shihab menganggap kondisi ini menjadi ujian bagi Nasdem Kepri untuk mempertahankan kiprahnya.

“Insya Allah kami tetap kuat dan solid. Cobaan ini kebetulan menimpa Nasdem saat ini, dan bisa juga menimpa (partai) yang lain,” ujar dia, kepada pers, Minggu (28/7).


Pajrin menegaskan, DPW Nasdem Kepri tetap akan berjuang untuk kepentingan rakyat, demi mewujudkan cita-cita dan program kesejahteraan masyarakat.

“Namanya perjuangan tidak akan pernah berakhir,” aku dia.  

Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap Wali Kota Batam, M Rudi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/7) kemarin, menambah panjang daftar elit DPW Nasdem Kepri yang berurusan dengan hukum.

Rudi adalah Sekretaris DPW Nasdem Kepri. Ia diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus yang berkaitan dengan Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Selain menjabat gubernur, Nurdin adalah Ketua DPW Nasdem Kepri.

Nurdin diciduk KPK melalui operasi tangkap tangan di kediamannya di Gedung Daerah Tanjungpinang. Sehari kemudian, KPK menetapkannya  sebagai tersangka atas dugaan kasus suap dana izin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

DPP Partai Nasdem telah memecat Nurdin sebagai Ketua Partai Nasdem Kepri.

Nama lainnya di jajaran elit Nasdem  yang kini tengah berurusan dengan hukum adalah Bobby Jayanto. Dia adalah Ketua DPD Nasdem Tanjungpinang. Bobby tengah menjalani proses hukum sebagai terlapor dalam dugaan kasus rasisme di Tanjungpinang.

Ada pula mantan Bupati Natuna, Ilyas Sabli. Ketua DPD NasDem Natuna tersebut  juga sudah berstatus tersangka terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dinas anggota DPRD Kabupaten Natuna senilai Rp 7 miliar pada tahun 2011 lalu. Kasus ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Kepri.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Kasus Video CCTV Restoran, Nabilah O’Brien Siap Hadiri RDPU Komisi III DPR

Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:16

Indeks Utama Wall Street Berguguran Saat Perang Diprediksi Berlangsung Lama

Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:03

Ketegangan Timur Tengah Bayangi Pasar Saham, Ini Sektor yang Paling Terdampak

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:49

Bursa Eropa Terguncang: Harga Energi Melonjak, Saham Berguguran

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:38

Putin Diduga Bantu Iran Bidik Aset Militer AS di Timur Tengah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:21

Menkeu Berencana Tambah Penempatan Dana Rp100 Triliun ke Perbankan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:03

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bedah Pemikiran Islam Bung Karno: Posisi RI di Board of Peace Jadi Sorotan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:32

Roy Suryo Cs Berpeluang Besar Lolos dari Jerat Hukum

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:19

Kalam Kiai Madura

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:13

Selengkapnya