Berita

Ketua Jenggala Center, Ibnu Munzir/RMOL

Politik

Diluruskan, Demo Puan Di KPK Tidak Terkait Jenggala Center

SABTU, 27 JULI 2019 | 09:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Jenggala Center menyampaikan klarifikasi terkait adanya aksi demonstrasi sebuah organisasi yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Jenggala (Jala) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/7).

Ketua Jenggala Center, Ibnu Munzir mengatakan, kegiatan organisasi Jala di KPK tidak lagi terkait dengan Jenggala Center karena Pilpres 2019 sudah selesai. Menurut dia, Jala hanya sebuah organisasi sementara yang sempat bergabung dengan Tim Nasiobal Jenggala Center dalam kegiatan kampanye pilpres yang lalu.

Kamis kemarin, massa Jala menggelar aksi demonstrasi di KPK. Mereka mendesak KPK memeriksa Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam dugaan kasus korupsi KTP elektronik dan pembuatan website Revoluasi Mental. Kegiatan aksi demonstrasi ini kemudian diberitakan media massa. Ibnu Munzir menyesalkan munculnya informasi tersebut.


"Bahwa saudara dan organisasi yang saudara pimpin yakni Jala merupakan organisasi yang hanya terkait kegiatan sebuah satuan kerja, sementara bernama Tim Nasional JC yang dibentuk Jenggala Center hanya pada masa kampanye Pilpres 2019. Jala hanya merupakan satu dari sekian banyak organisasi atau jaringan yang menyatakan dukungannya pada kinerja Tim Nasional JC semasa kampanye," ujar Ibnu Munzir melalui keterangannya, Sabtu (27/7).

Menurutnya, surat klarfikasi Jenggala Center ini ditujukan kepada Ketua Jala bernama Ismail Marasabessy. Dijelaskan, setelah Tim Nasional JC telah dibubarkan, Jenggala Center saat ini sudah kembali pada kegiatan seperti biasanya selama ini. Diantaranya adalah kegiatan riset, penelitian, dan diskusi.

"Bahwa Jala tidak memiliki keterkaitan struktural dan afiliasi apapun dengan Jenggala Center. Sehingga kegiatan yang saudara dan Jala lakukan tidak terkait sama sekali dengan kegiatan Jenggala Center," demikian Ibnu Munzir.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya