Republik Rakyat China (RRC) tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer di Hong Kong jika diperlukan untuk menjaga ketertiban.
Begitu kata Jurubicara Kementerian Pertahanan China, Wu Qian, pekan ini (Rabu, 24/7) di Beijing. Dia menggarisbawahi, China telah mengikuti perkembangan di Hong Kong dengan cermat, terutama terkait insiden Minggu lalu (21/7) ketika pengunjuk rasa merusak kantor penghubung China di kota itu.
Dia menegaskan bahwa insiden itu melukai prinsip "satu negara, dua sistem" yang diberlakukan China dan hal itu tidak dapat ditolerir oleh China.
Karena itulah, Wu menegaskan bahwa pasukan China yang ditempatkan di Hong Kong dapat melakukan intervensi untuk menjaga ketertiban umum jika diperlukan.
Pernyataan Wu membuat mata publik dunia mengarah pada keberadaan serta peran militer China di wilayah bekas koloni Inggris itu.
The New York Times pekan ini mengeleborasi lebih jauh soal hal tersebut dalam sebuah artikel "
What Is the Chinese Military Doing in Hong Kong?".
Sebenarnya, jumlah pasti pasukan China yang ditempatkan di Hong Kong tidak diumumkan secara resmi, tetapi diperkirakan berkisar antara 6.000 dan 10.000 orang.
Banyak tentara China itu menghabiskan waktu di Shenzhen, yakni sebuah kota di China daratan yang terletak di seberang perbatasan dengan Hong Kong. Mereka ditempatkan di sana karena dinilai lebih murah dan lebih mudah untuk melakukan latihan.
Sehingga, hanya ada sebagian dari garnisun atau korps pasukan yang ditempatkan di wilayah Hong Kong pada waktu tertentu.
Saat ini, Tentara Pembebasan Rakyat China sendiri mengelola 19 situs di Hong Kong, termasuk 12 barak.
Situs yang paling menonjol adalah resimen helikopter di Pangkalan Udara Shek Kong, pangkalan angkatan laut dengan sejumlah kapal perang yang lebih kecil di Pulau Stonecutters dan markas besar garnisun Hong Kong di sepanjang Victoria Harbour di Pulau Hong Kong.
Markas besar militer China di Hong Kong sendiri berada di sebuah gedung yang dulunya adalah pusat komando militer Inggris. Lokasinya sangat strategis karena berada di seberang jalan dari kantor badan legislatif Hong Kong dan kantor-kantor pemerintah lokal utama.
Dengan demikian, protes jalanan yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di Hong Kong sering terjadi tidak jauh dari markas tentara China.
Selain keberadaanya, peran pasukan China di Hong Kong sendiri kemudian menjadi sorotan publik. Dengan prinsip "satu negara, dua sistem", di mana Hong Kong sebagai bagian semi-otonom dari China, maka Hong Kong memiliki wewenang untuk mengoperasikan institusi lokalnya sendiri.
Namun, dalam hal hubungan luar negeri dan pertahanan nasional, Hong Kong berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat di Beijing.
Menurut hukum garnisun untuk Hong Kong dan Hukum Dasar, konstitusi lokal, polisi dan pengadilan Hong Kong bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban, sementara tentara China yang ditempatkan di Hong Kong tidak akan ikut campur dalam urusan lokal.
Tetapi pemerintah lokal dapat meminta bantuan Beijing dari garnisun dalam pemeliharaan ketertiban umum dan dalam bantuan bencana.
Ancaman intervensi militer China dalam menjaga ketertiban umum di Hong Kong, sebagaimana dikatakan Wu pekan ini, dipandang oleh sejumlah pengamat tidak lebih dari sekedar bentuk gertakan.
Asisten profesor di Pusat Studi China di Tiongkok, Willy Lam mengatakan, keputusan untuk melakukan intervensi militer di Hong Kong tampaknya tidak segera terjadi.
Dia menilai, pada titik ini, pembicaraan tentang kekuatan militer mungkin merupakan taktik untuk menekan para pemrotes di Hong Kong untuk mundur.
Lam menilai, salah satu hambatan utama untuk menggunakan tentara dalam intervensi China di Hong Kong adalah bahwa hal itu akan sangat merusak reputasi kepemimpinan China.
"China akan kehilangan banyak muka," kata Lam.
"Mengirim pasukan akan berarti bahwa 22 tahun setelah dimulainya kembali kedaulatan, Beijing telah gagal memenangkan hati dan pikiran di Hong Kong dan perlu mengandalkan kekuatan kasar," tambahnya, seperti dimuat
The New York Times.
