Gerindra Gabung Pemerintah, PKS: Harusnya Yang Kalah Jadi Oposisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi salah satu parpol pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mau banyak berkomentar soal kabar Partai Gerindra gabung dengan pemerintahan baru Joko Widodo.

Koalisi petahana kembali menyita perhatian setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin dibubarkan.

Terlebih, ada pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut usai bubar, maka koalisi Jokowi-Maruf akan menjadi koalisi plus-plus.

Ketua DPP PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan, soal koalisi plus-plus itu adalah hak Presiden Jokowi bersama koalisinya sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Saya kira itu haknya presiden ya, dan koalisi yang menang untuk menambah atau tidak menambah," ujar Akmal di Media Center DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7).

Akmal hanya menyayangkan jika koalisi plus-plus itu benar terealisasi kemudian menarik semua partai politik menjadi bagian dari pemerintah.

Menurut anggota Komisi IV DPR ini, dalam sistem demokrasi yang sehat tetap harus ada pihak di luar pemerintahan sebagai pengawas.

"Harusnya di negara demokrasi itu yang menang memerintah dan yang kalah jadi oposisi, jadi ada keseimbangan," demikian Akmal.