Berita

PM Jepang Shinzo Abe/Net

Dunia

Perang Dagang Jepang-Korsel Harus Temui Titik Akhir

JUMAT, 26 JULI 2019 | 09:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kemenangan dalam pemilihan Majelis Tinggi Jepang akhir pekan kemarin memperkuat posisi politik Perdana Menteri Shinzo Abe.

Pekerjaan rumah utama yang dihadapi Abe saat ini adalah menyelamatkan Jepang dari perang dagang sempat mereka lakukan untuk menekan negara tetangga, Korea Selatan, namun akhirnya mempersulit Jepang sendiri.

Pemerintahan Abe memulai konfrontasi awal bulan ini dengan membatasi ekspor tiga bahan penting untuk pembuatan semikonduktor dan tampilan smartphone ke Korea Selatan.


Langkah Jepang itu mengancam rantai suplai dan berpotensi meningkatkan harga sejumlah barang, mulai dari chip memori hingga ke iPhone.

Menurut pemerintah Jepang langkah itu untuk mencegah teknologi yang diekspor ke Korea Selatan pada akhirnya ditransfer secara ilegal ke Korea Utara.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai, perang dagang itu dimaksudkan sebagai balasan atas keputusan pengadilan Korea Selatan baru-baru ini yang menjatuhkan ganti rugi kepada bangsa Korea yang dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang selama masa penjajahan.

Menurut Jepang keputusan itu tidak berdasar. Pemerintah Jepang berpendapat, perjanjian yang ditandatangani tahun 1965 untuk membangun kembali hubungan diplomatik antara kedua negara, di mana Jepang sepakat memberikan 500 juta dolar AS kepada Korea Selatan dalam bantuan dan pinjaman berbunga rendah, telah menyelesaikan semua klaim atas kompensasi di masa kolonial.

Situasi itu semakin buruk karena Amerika Serikat yang secara tradisional meredakan ketegangan antara kedua sekutunya, dalam kasus ini justu lambat melakukan intervensi.

Jika tidak ada perubahan dalam situasi ini, konflik kemungkinan akan meluas. seperti Jepang dapat menghapus Korea Selatan dari "daftar putih" negara-negara yang dibebaskan dari sebagian besar ekspor penggunaan ganda.

Bloomberg dalam editorialnya menilai bahwa ada kompromi yang jelas harus terjadi. Jepang harus mengangkat kontrol ekspor baru dan menjaga diri dari menambahkan lebih banyak pembatasan.

Sementara itu Korea Selatan harus setuju untuk arbitrase atas masalah kerja paksa yang diusulkan Jepang.

Selain itu, kedua belah pihak harus berkomitmen untuk mengeksplorasi solusi yang lebih kreatif untuk perselisihan historis yang masih ada.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

UPDATE

Gudang yang Terbakar di Cikarang Milik PT Emudah Fulfillmen, Penyedia Jasa Logistik E-Commerce

Sabtu, 26 September 2026 | 16:18

Mahkamah Agung Diminta Periksa Dugaan Kejanggalan Perkara Harta Bersama

Sabtu, 26 September 2026 | 15:28

SBY: Guruh Soekarnoputra Telah Melakukan Banyak Hal untuk Negeri Ini

Sabtu, 26 September 2026 | 15:03

Dulu Dipandang Sebelah Mata, Kini Dunia Barat Mulai Melirik Halal Indonesia

Sabtu, 26 September 2026 | 14:50

Sinyal Damai AS-Iran Bikin Harga Minyak Terpukul

Sabtu, 26 September 2026 | 14:26

Surya Paloh Kenang Guruh sebagai Budayawan dan Seniman

Sabtu, 26 September 2026 | 14:05

Palet Plastik dan Barang Marketplace Ludes dalam Kebakaran di Cikarang

Sabtu, 26 September 2026 | 13:50

Bitcoin Turun Tipis di Bawah 84.000 Dolar AS

Sabtu, 26 September 2026 | 13:33

Surya Paloh Ungkap Alasan Guruh Soekarnoputra Pilih Fokus ke Seni Ketimbang Pimpin PDI

Sabtu, 26 September 2026 | 13:10

Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 50 Pati dan 4 PNS Polri

Sabtu, 26 September 2026 | 12:35

Selengkapnya