Berita

PM Jepang Shinzo Abe/Net

Dunia

Perang Dagang Jepang-Korsel Harus Temui Titik Akhir

JUMAT, 26 JULI 2019 | 09:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kemenangan dalam pemilihan Majelis Tinggi Jepang akhir pekan kemarin memperkuat posisi politik Perdana Menteri Shinzo Abe.

Pekerjaan rumah utama yang dihadapi Abe saat ini adalah menyelamatkan Jepang dari perang dagang sempat mereka lakukan untuk menekan negara tetangga, Korea Selatan, namun akhirnya mempersulit Jepang sendiri.

Pemerintahan Abe memulai konfrontasi awal bulan ini dengan membatasi ekspor tiga bahan penting untuk pembuatan semikonduktor dan tampilan smartphone ke Korea Selatan.


Langkah Jepang itu mengancam rantai suplai dan berpotensi meningkatkan harga sejumlah barang, mulai dari chip memori hingga ke iPhone.

Menurut pemerintah Jepang langkah itu untuk mencegah teknologi yang diekspor ke Korea Selatan pada akhirnya ditransfer secara ilegal ke Korea Utara.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai, perang dagang itu dimaksudkan sebagai balasan atas keputusan pengadilan Korea Selatan baru-baru ini yang menjatuhkan ganti rugi kepada bangsa Korea yang dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang selama masa penjajahan.

Menurut Jepang keputusan itu tidak berdasar. Pemerintah Jepang berpendapat, perjanjian yang ditandatangani tahun 1965 untuk membangun kembali hubungan diplomatik antara kedua negara, di mana Jepang sepakat memberikan 500 juta dolar AS kepada Korea Selatan dalam bantuan dan pinjaman berbunga rendah, telah menyelesaikan semua klaim atas kompensasi di masa kolonial.

Situasi itu semakin buruk karena Amerika Serikat yang secara tradisional meredakan ketegangan antara kedua sekutunya, dalam kasus ini justu lambat melakukan intervensi.

Jika tidak ada perubahan dalam situasi ini, konflik kemungkinan akan meluas. seperti Jepang dapat menghapus Korea Selatan dari "daftar putih" negara-negara yang dibebaskan dari sebagian besar ekspor penggunaan ganda.

Bloomberg dalam editorialnya menilai bahwa ada kompromi yang jelas harus terjadi. Jepang harus mengangkat kontrol ekspor baru dan menjaga diri dari menambahkan lebih banyak pembatasan.

Sementara itu Korea Selatan harus setuju untuk arbitrase atas masalah kerja paksa yang diusulkan Jepang.

Selain itu, kedua belah pihak harus berkomitmen untuk mengeksplorasi solusi yang lebih kreatif untuk perselisihan historis yang masih ada.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya