Berita

PM Jepang Shinzo Abe/Net

Global

Perang Dagang Jepang-Korsel Harus Temui Titik Akhir

JUMAT, 26 JULI 2019 | 09:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kemenangan dalam pemilihan Majelis Tinggi Jepang akhir pekan kemarin memperkuat posisi politik Perdana Menteri Shinzo Abe.

Pekerjaan rumah utama yang dihadapi Abe saat ini adalah menyelamatkan Jepang dari perang dagang sempat mereka lakukan untuk menekan negara tetangga, Korea Selatan, namun akhirnya mempersulit Jepang sendiri.

Pemerintahan Abe memulai konfrontasi awal bulan ini dengan membatasi ekspor tiga bahan penting untuk pembuatan semikonduktor dan tampilan smartphone ke Korea Selatan.


Langkah Jepang itu mengancam rantai suplai dan berpotensi meningkatkan harga sejumlah barang, mulai dari chip memori hingga ke iPhone.

Menurut pemerintah Jepang langkah itu untuk mencegah teknologi yang diekspor ke Korea Selatan pada akhirnya ditransfer secara ilegal ke Korea Utara.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai, perang dagang itu dimaksudkan sebagai balasan atas keputusan pengadilan Korea Selatan baru-baru ini yang menjatuhkan ganti rugi kepada bangsa Korea yang dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang selama masa penjajahan.

Menurut Jepang keputusan itu tidak berdasar. Pemerintah Jepang berpendapat, perjanjian yang ditandatangani tahun 1965 untuk membangun kembali hubungan diplomatik antara kedua negara, di mana Jepang sepakat memberikan 500 juta dolar AS kepada Korea Selatan dalam bantuan dan pinjaman berbunga rendah, telah menyelesaikan semua klaim atas kompensasi di masa kolonial.

Situasi itu semakin buruk karena Amerika Serikat yang secara tradisional meredakan ketegangan antara kedua sekutunya, dalam kasus ini justu lambat melakukan intervensi.

Jika tidak ada perubahan dalam situasi ini, konflik kemungkinan akan meluas. seperti Jepang dapat menghapus Korea Selatan dari "daftar putih" negara-negara yang dibebaskan dari sebagian besar ekspor penggunaan ganda.

Bloomberg dalam editorialnya menilai bahwa ada kompromi yang jelas harus terjadi. Jepang harus mengangkat kontrol ekspor baru dan menjaga diri dari menambahkan lebih banyak pembatasan.

Sementara itu Korea Selatan harus setuju untuk arbitrase atas masalah kerja paksa yang diusulkan Jepang.

Selain itu, kedua belah pihak harus berkomitmen untuk mengeksplorasi solusi yang lebih kreatif untuk perselisihan historis yang masih ada.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya