Berita

Simposium di gedung Auditorium Perpustakaan Nasional/Net

Politik

Belajar Dari Soeharto, Ada Dua Kriteria Utama Memilih Menteri

JUMAT, 26 JULI 2019 | 01:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sejumlah kalangan mulai dari ekonom hingga pengamat dan pakar politik mulai menyuarakan pendapat terkait pemilihan menteri untuk kabinet selanjutnya.

Siapakah yang akan terpilih masih tanda tanya, tapi perlu dicermati rekam jejak pemerintahan negeri ini sebelumnya, dalam hal pemilihan menteri pembantu presiden.

Apalagi jika sembarang memilih menteri, orkestrasi kabinet akan berjalan semrawut dan tanpa koordinasi.


Pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai jika banyak beban tuntutan parpol dan nonparpol yang harus diakomodasi seperti era Jokowi saat ini, pemilihan sosok menteri yang tepat menjadi sangat krusial.

“Kalau terlalu banyak kompromistis seperti sekarang yang dilakukan Jokowi, ya dia akan berisiko untuk tak sukses seperti yang diinginkan,” kata Arbi dalam sebuah simposium di gedung Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (25/7).

Arbi pun membandingkan pemilihan menteri pada masa kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto. Sejauh pengamatannya, Bapak Pembangunan itu tidak terlalu mensyaratkan banyak hal saat menunjuk calon pembantunya.

“Pertama, (calon menteri) adalah orang yang bisa dia percaya, orang yang setia pada dia. Jadi, dia milih orang yang paham melakukan tugas itu, kedua, profesional. Jadi kesetiaan dan kemampuan,” ulas Arbi.

Ilmuwan politik senior itu telah mengobservasi Soeharto selama puluhan tahun kepemimpinannya. Sejak dulu, kata Arbi, kesetiaan dan kemampuan selalu menjadi tolok ukur wajib dimiliki kandidat menteri oleh penguasa Orde Baru itu.

Adapun syarat terakhir yakni mereka yang berasal dari Golkar. Menurut Arbi, untuk ketentuan yang terakhir itu, Soeharto betul-betul konsisten pada pengaderan partai pendukungnya.

Arbi melihat, komitmen yang dipegang Soeharto berbuah manis. Terutama dalam menunjang kerja-kerja pemerintahan di era orde baru.

“Stabilitas politiknya terjamin, stabilitas pemerintahan terjamin, dan tujuan-tujuan pemerintah, program-program pemerintah terlaksana seefektif mungkin,” jelasnya.

Dia menilai konsistensi Soeharto itulah yang membuat orkestrasi kabinet berjalan sesuai keinginan, terutama dalam menggenjot pembangunan di Tanah Air. Artinya, kata Arbi, akan berbeda ceritanya jika Soeharto sembarangan memilih menteri.

Intinya, Arbi melihat pemerintahan Soeharto paling strategis sepanjang sejarah Indonesia. Itu terlihat dalam pemilihan menteri dan kapabilitas pembantu presiden menjalankan program. Ditambah lagi tak presiden terlalu banyak berkompromi dengan keputusannya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya