Berita

Konferensi pers Pertamina soal gas bocor/RMOL

Nusantara

Dibantu Nelayan, Pertamina Bersihkan Pantai Pasca Kebocoran Gas

KAMIS, 25 JULI 2019 | 21:12 WIB | LAPORAN:

Pihak Pertamina memastikan akan memulihkan keadaan akibat kebocoran gas yang menimbulkan gelembung udara di sumur YYA-1 Blok Offshore North West Jawa (ONWJ) berdampak kepada petani tambak di Perairan Pantai Utara Jawa, Karawang, Jawa Barat.

Hal ini disampaikan VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman serta Direktur Hulu Pertamina, Dharmawan H Samsu saat menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (25/7).

Bahkan pihak Pertamina juga turut serta mengerahkan masyarakat dalam proses pemulihannya.


"Di sana sudah ada pos-pos kami. Di sana kami juga bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang sama-sama membantu membersihkan pantai," ujar Fajriyah.

Terkait dengan kerugian yang dirasakan langsung oleh nelayan setempat, pihak Pertamina menampung keluhan dan memberikan konpensasi.

"Kalau aktivitas masyarakat terhenti karena kami mengerahkan mereka untuk mempersingkat waktu (membersihkan). Kami mengeluarkan konpensasi, itulah yang kami harapkan bisa membantu nelayan," jelasnya.

Bukan hanya mengerahkan nelayan setempat, Pemerintah Daerah Jawa Barat juga terus membantu proses pemulihan lingkungan pasca kebocoran gas.

"Pastilah dengan Pemda (Jawa Barat), sudah banyak buka kemah di sana. Kapolda, camat, lurah pasti sudah karena kalau enggak, sudah dikomplain sana-sini dong," tutupnya.

Seperti diketahui, kebocoran pipa milik Pertamina di wilayah PHE ONWJ menyebabkan air laut di sepanjang Pesisir Pantai Utara Karawang tercemar limbah bahan berbahaya serta beracun B3. Akibatnya, ikan di sejumlah tambak milik warga mati.

Tumpahan minyak mencemari perairan di beberapa kecamatan di Perairan Pantai Utara Jawa. Yaitu, Kecamatan Pakisjaya, Tirtajaya, Cibuaya, Pedes, Cilebar, Tempuran, dan Kecamatan Cilamaya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya