Ini Ciri Menteri Ekonomi Yang Bisa Membawa Pertumbuhan Jauh Lebih Tinggi

Jabatan menteri-menteri bidang ekonomi dalam pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin seharusnya dipercayakan kepada kalangan profesional.

Harapan itu disampaikan lembaga Center of Reform on Economics atau Core Indonesia. Direktur Riset Core, Pieter Abdullah, mengatakan alasan pertamanya adalah kalangan profesional lebih bebas dari kepentingan politik maupun pribadi.

“Saya kira semua berpendapat yang sama, bahwa diharapkan menteri-menteri khususnya di bidang ekonomi adalah profesional. Kenapa profesional? Karena lepas dari kepentingan,” ungkap Pieter Abdullah dalam acara peluncuran survei Kata Data Investor Confidence Index (KICI) kuartal II 2019 sekaligus Press Talk "Tim Ekonomi Kabinet Idaman Investor", di FX Sudirman, Jakarta, Kamis (25/7).

Alasan kedua, lanjut Pieter, Indonesia sedang menghadapi tantangan cukup besar di tengah ketidakpastian situasi global. Indonesia membutuhkan sosok-sosok yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik.

"Tantangan dari global, tantangan dari dalam dan utamanya lagi kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi," tuturnya.

Pencapaian ekonomi sebesar 5,1 persen belum cukup. Indonesia perlu melompat lebih jauh untuk pencapaian lebih dari itu. Apalagi pemerintah pernah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

"Dulu sempat kita harapkan, pada awal periode pertama Jokowi, kita bisa lompat tumbuh 7 persen. Ternyata enggak bisa,” sambungnya.

Karena itulah menteri perekonomian pada pemerintahan Jokowi jilid II harus bisa bekerja lebih baik tanpa ada konflik kepentingan, sehingga dapat mencapai target yang sebelumnya diharapkan.

“Dengan tidak ada kepentingan politik atau pribadi, menteri bisa bekerja secara profesional. Seperti yang disebutkan Pak Jokowi, menteri yang berani mengambil tindakan, berani melakukan eksekusi, berani ambil terobosan. Itulah syarat untuk lompatan ekonomi," tuturnya.

Bila formasi tim ekonomi betul-betul profesional, pertumbuhan ekonomi dengan capaian di atas 6 persen sangat mungkin terjadi. Tapi akan terjadi sebaliknya jika para menteri terbelenggu kepentingan sempit.

"Saya kira semua orang sependapat itu walau tidak mudah dalam realisasinya. Karena kita tahu bahwa dinamika yang ada di pemerintahan kita tidak semurni itu," ujar Pieter.