Berita

Amran Sulaiman/Net

Kementan Bersinergi Tuntaskan Daerah Rentan Rawan Pangan

RABU, 24 JULI 2019 | 21:42 WIB | LAPORAN:

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga dan kementerian terkait dalam rangka penuntasan daerah rentan rawan pangan.

Hal ini kata dia, bertujuan agar semua program yang dijalankan secara sinergi mampu mengentaskan kemiskinan, khususnya mengurangi stanting pada ibu hamil.

"Tentu ini ada kaitanya dengan asupan pangan. Makanya kita libatkan juga dari berbagai unsur, termasuk Kementerian Kesehatan," kata Agung dalam acara Fokus Grup Diskusi (FGD) di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Rabu (24/7).


Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan membangun infrastruktur secara masif, mengintensifkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau food security and vulnerability atlas (SFVA) serta menjalankan program Obor Pangan Lestari (OPAL).

"Program Opal dibuat untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Dalam hal ini kita harus melakukan sinergi pembebasan daerah rawan pangan," jelasnya.

Menurut Agung, program Opal merupakan satu diantara program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan secara nasional baik di tingkat kota maupun kabupaten yang sangat rentan rawan pangan. Utamanya di wilayah Indonesia bagian Timur yang memiliki kendala pengairan.

Menurut Agung, hasil pemetaan Kementan pada kasus kerentanan rawan pangan ini diantaranya terjadi di daerah Sigi, Sulawesi Tengah. Di sana, kasus yang ditemukan bahkan sampai masuk kategori level kronis.

"Makanya kapasitas produksi pangan harus kita tingkatkan untuk mencukupi permintaan konsumsi. Tapi sudah kita inisiasi dengan program Obor Pangan Lestari seperti membangun koperasi usaha tani dan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Semua ini menjadi upaya kita untuk meningkatkan ketersediaan pangan," katanya.

Dengan ini, Direktur Jenderal Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kirana Pritasari juga mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam membangun penanganan kerentanan rawan pangan melalui program Opal.

"Menurut saya program ini juga ada kaitanya dengan penanganan stunting. Tentu kami sangat menyambut baik kerja sama ini untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk pentingnya ketahanan pangan di tingkat keluarga," katanya.

Menurut dia, penanganan stunting yang berkaitan dengan asupan pangan sangatlah penting untuk menghindari kondisi kronis, seperti penurunan tinggi badan dan penyusutan kesehatan dari rata-rata anak seusianya.

"Ini akan menjadi masalah besar bagi bangsa kita kalau kemudian generasi ini terus menjadi sumber daya manusia yang akhirnya tidak kompetitif tidak produktif dan nanti secara ekonomi akan mempengaruhi pembangunan bangsa kita," katanya.

Dari akademisi, Rektor Universitas Yarsi, Prof. Fasli Jalal juga mendukung langkah kongkrit Kementan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program Opal. Kata dia, program tersebut sudah mencakup program teknis lainya pada bidang ketahanan pangan.

"Terus terang ini sinergi yang luar biasa karena dari semua sisi sudah tersentuh, termasuk dari sisi makro yang biasanya tergantung pada kondisi lokal. Nah harapan kita, selain dari jaminan makro ini dengan dua instrumen keberdayaan masyarakat bahwa mereka sendiri yang mencukupi dulu di tingkat mereka," tukasnya.

Sekedar informasi, sinergi Fokus Grup Diskusi ini juga dihadiri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kemendesa PDT Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial Bappenas dan Lemhanas. Dalam paparnya, masing-masing perwakilan mendukung semua upaya penanganan rentan pangan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya