Posisi Ketua MPR Lebih Pas Diberikan Ke Gerindra

Jika bergabung ke pemerintahan Joko Widodo, Partai Gerindra lebih cocok ditempatkan di posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sedang diperebutkan partai politik di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Hal itu disampaikan Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad. Ia beranggapan, posisi tersebut leboh cocok dibandingkan kursi menteri yang mungkin ditawarkan.

"Kalau menteri ya bisa saja, tapi resistensi (dengan) TKN (tim kampanye nasional Jokowi-Maruf) besar. Kalau MPR mungkin masih terbuka meski Golkar, Nasdem, dan PKB serta PPP nolak keras juga," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (24/7).

Ia tak menampik posisi menteri untuk parpol berlambang kepala garuda ini lebih ideal. Namun kemungkinannya kecil. "Kondisi ideal tersebut sepertinya kecil, kecuali ada intervensi kuat dari Jokowi dan Mega di Teuku Umar," katanya.

Menimbang hal itu, ia pun berpandangan Gerindra lebih cocok mengisi jabatan pimpinan MPR.

"Posisi MPR cukup strategis bagi Gerindra dan Prabowo 5 tahun mendatang untuk mengawal agenda-agenda dan prioritas kebijakan yang pernah disampaikannya dalam kampanye Pilpres kemarin," tegasnya.

Posisi Ketua MPR juga akan menjadi celah bagus untuk memfasilitasi harapan masyarakat yang selama ini tidak pernah didengar oleh pemerintahan Jokowi di periode pertama.

"MPR cukup strategis jika parpol dan politisi yang mendudukinya memiliki visi kenegaraan dan pemerintahan yang tidak hanya canggih, namun menarik dan merepresentasikan harapan masyarakat secara luas," tandasnya.