Pernyataan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan yang menyebut akan meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan impor garam patut dipertanyakan keseriusan dan realisasinya.
Pasalnya, awal tahun 2018 Luhut sempat menyebut impor garam adalah sebuah keharusan. Sementara beberapa hari terakhir, Luhut menyebut impor garam membuat kacau dan mengusulkak penghentian impor.
Wakil Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS Riyono mengatakan, betapa amburadulnya tata niaga garam di Indonesia saat ini. Kondisi petani garam saat pada tahun 2018 dan 2019 paling buruk sejak 1986.
Riyono menyebut menunggu realisasi pernyataan Luhut tersebut dan meminta pemerintah lebih fokus memikirkan keluhan petani garam.
"Harusnya LBP betul-betul memikirkan bagaimana solusi tata niaga garam ini, keluhan petani garam dan pengusaha produsen garam di Rembang dan Pati kondisi 2018 dan 2019 paling buruk sejak 1986 artinya kebijakan garam tidak banyak mengalami perubahan," kata Riyono dalam keterangannya, Rabu (24/7).
Dia menjelaskan, saat ini produksi garam nasional hanya mampu 2 juta ton per/tahun. Sedangkan kebutuhan garam konsumsi dan industri 3 juta ton. Ada defisit kebutuhan garam industri 1 juta ton/tahun.
Selain itu, saat ini harga garam hancur, hanya Rp 350 /kg padahal ongkos produksi Rp 750. Petani sudah rugi Rp 400 dan semakin terpuruk oleh garam impor yang rembes ke pasar atau konsumen.
"Kalau Pak LBP serius harusnya segara benahi tata niaga garam, cabut PP 9/2018 tentang Kebijakan Impor garam yang memberikan jalan gelap impor merajalela," usul anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.
Riyono menyebutkan penderitaan petani garam semakin dalam. Petani penggarap hanya diberi upah Rp 25.000 per hari atau Rp 200.000 per pekan. Petani juga sudah enggan menjual garamnya, bahkan di Madura garam dibuang ke jalan sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah.
"Kita tunggu konsistensi Pak LBP soal setop impor garam, kapan akan direalisasikan," demikiana Riyono.
