Berita

Hamdan Juhannis-Syamsuddin Radjab/Dok

Nusantara

Usulan Kepada Rektor Baru UIN Makassar, Sediakan Mimbar Bebas Bagi Mahasiswa

SELASA, 23 JULI 2019 | 18:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin resmi melantik Prof. Hamdan Juhannis sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2019-2023, di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Selasa (23/7).

Prosesi pelantikan dihadiri pejabat di lingkungan Kemenag. Hadir juga anggota DPR RI Reni Marlinawati dan Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab. Selain rektor UIN Alauddin Makassar, Menag juga melantik dua rektor lain rektor UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dan rektor UIN Walisongo, Semarang.

Menang dalam sambutannya berharap Hamdan Juhannis mampu menjalankan tugas dangan penuh tanggungjawab sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan kampus UIN Alauddin Makasar.


"Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita," ujar Menag Lukman.

Menurut Menag, amanah rektor bukan hanya semata kepercayaan tapi juga kehormatan, kemuliaan yang harus dijaga dengan baik. "Kemuliaan yang kita emban ini harus mampu kita pelihara dan kita emban sebaik-baiknya," ungkapnya.

Kemudian Menag menitipkan pesan agar rektor mampu menjaga eksistensi kampus UIN sebagai Perguruan Tinggi Agama Negeri. "Semoga jabatan yang baru ini senantiasa diberkati oleh Allah SWT dan mendapatkan ridho-Nya," kata Menang yang juga politisi PPP itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab yakin Rektor Hamdan dapat mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu sains karena dia kaya akan pengalaman dan memiliki ilmu yang mampuni soal itu.

"Dan itu menjadi nilai unggul bagi UIN yang ada di bawah naungan Kementerian Agama," kata Syamsuddin dalam keterangannya sesaat lalu.

Lebih jauh, Syamsuddin berharap rektor baru dapat menyusun program sesuai visi-misinya. Menurut dia, progam yang dapat disusun, terkait hal-hal yang remeh temeh saja dulu, semisal, soal pembenahan parkiran, kebersihan, toilet dan tempat wudhu.

Pembinaan kepada mahasiswa, kata Syamsuddin, juga harus dilakukan. Mahasiswa yang kritis jangan dipandang sebagai musuh atau lawan. Selama ini, pimpinan UIN mengambil jalan pintas berupa pemberian skorsing dan pemecatan.

"Tindakan-tindakan begitu itu harus segera dihentikan dan kampus itu harus kembali ke khittoh sebagai lembaga pembinaan dan lembaga keilmuan," tukasnya.

Syamsuddin kemudian mengusulkan kepada rektor Hamdan agar mahasiswa diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran-pikiran mahasiswanya. Misalnya, pihak kampus menyediakan mimbar bebas bagi mahasiswa.

"Katakanlah dalam satu minggu sekali mereka bebas menyampaikan pikiran-pikiran mereka, keluhan-keluhan, kritikan. Pimpinan kampus harus mendengarkan keluhan dan kritikan mereka," ucapnya.

Tidak sampai di situ, pihak kampus juga harus mendorong mahasiwa dan dosen lebih kreatif. Misalnya, mereka didorong menulis artikel dan karya ilmiah di media massa, seperti koran dan jurnal yang terakreditasi, baik nasional maupin internasional.

"Dengan pemberian reward atau penghargaan dari universitas, termasuk mereka yang memiliki keahlian tertentu seperti bela diri, para juara lomba nasional dan internasional," demikian Syamsuddin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya