Kalau Golkar Dan PKB Ikhlas, Kursi Ketua MPR Bisa Jadi Milik Gerindra

Peta politik berubah drastis pasca Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu.

Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan pemerintahan baru Jokowi kalau poin-poin rekonsiliasi terwujud. Apalagi, hubungan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam keadaan baik-baik saja.

Kalau rekonsiliasi sudah terwujud, akan ada power sharing. Gerindra bisa saja dapat "jatah" di eksekutif dan legilastif. Di legislatif, partai pimpinan Prabowo berpelung menduduki kursi ketua MPR.

"Gerindra ini partai besar. Di eksekutif bisa dapat beberapa kursi menteri, sementara di legislatif bisa menduduki kursi ketua MPR," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (23/7).

Peluang Gerindra mendapatkan kursi ketua MPR lebih terbuka lebar jika mitra koalisi pemerintah seperti Partai Golkar dan PKB ikhlas. Diketahui, Golkar dan PKB "bersaing" ketat mendapatkan kursi ketua MPR periode 2019-2024.

"Kalau tidak ngotot, permainan selesai. Tapi kalau dua partai itu tetap ngotot, akan ada lobi-lobi tingkat tinggi," ujar Ujang.

Kalau lobi-lobi belum juga ketemu, lanjut Ujang, diperediksi permainan akan semakin cair. Bisa saja akan ada dua paket pimpinan MPR atau lebih yang diusung koalisi pemerintah.

PDIP tidak akan ikut ngotot memeperebutkan kursi ketua MPR seperti mitra koalisinya Golkar dan PKB. Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, sesuai UU 2/2018 tentang MD3, PDIP sebagai pemenang pemilu otomatis menempati kursi ketua DPR.

"Berdasarkan MD3, PDIP ditempatkan Ketua DPR, tentu hal ini tidaklah baik kalau misalnya kami harus juga jadi Ketua MPR," ujar Eriko di Jakarta, Senin kemarin (22/7).