Rakus Kursi Menteri, Masyarakat Jadi Antipati Terhadap Parpol

Partai politik diingatkan agar santun dan tidak rakus terhadap jabatan. Presiden dan Wapres 2019-2024 Joko Widodo-Maruf Amin jangan ditekan untuk memperoleh kursi menteri maupun jabatan lainnya.

Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) Willy Prakarsa mengatakan, kelakuan elite parpol yang terus-menerus melakukan penekanan agar mendapatkan jatah kursi menteri dan jabatan lainnya, selalu dipantau rakyat.

"Parpol mesti hati-hati, saya khawatir, jika elite politik masih terus-menerus mempertontonkan perebutan dan minta jatah kursi menteri ini dan itu, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat menjadi antipati terhadap parpol yang ada," papar Willy, Selasa (23/7).

Menurunya, elite parpol harus memberi contoh dan suri tauladan yang baik kepada rakyat. Berebut kursi menteri dengan menghalalkan segala cara itu seperti barbar yang tidak tahu etika.

"Janganlah karena merasa sebagai pengusung dan pendukung, lalu merasa sangat berhak atas kursi menteri dan jabatan lainnya," tegas Willy.

Elite parpol mestinya memikirkan bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja, memikirkan bahan pokok stabil, BBM dan TDL turun serta penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat.

"Kelakuan yang dipertontonkan saat ini jelas-jelas sangat memalukan. Berebut kekuasaan dan minta-minta kursi menteri kepada Presiden. Saya khawatir, sikap elite parpol hari ini akan menimbulkan kesenjangan sosial berakhir distigmatisasi serta street justice (pengadilan jalanan)," tutur Willy.

Jika hal tersebut terjadi, tambah Willy, jangan salahkan rakyat apabila tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada dalam UUD 1945 dan Pancasila. Sebab sesungguhnya, pemegang kedaulatan yang sebenarnya di negeri ini adalah rakyat bukan parpol.

JARI 98 sebelumnya sudah mengusulkan kepada Presiden agar dalam mencari pembantu-pembantunya yang akan duduk dalam kabinet dilakukan uji publik, sebagai tolak ukur dan melihat rekam jejak mereka melalui keterlibatan masyarakat secara luas.

"Bisa dilakukan melalui media sosial, agar nanti pembantu di kabinet tersebut bisa dan sinergis dalam bekerja," ucap Willy.