Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Rakus Kursi Menteri, Masyarakat Jadi Antipati Terhadap Parpol

SELASA, 23 JULI 2019 | 09:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai politik diingatkan agar santun dan tidak rakus terhadap jabatan. Presiden dan Wapres 2019-2024 Joko Widodo-Maruf Amin jangan ditekan untuk memperoleh kursi menteri maupun jabatan lainnya.

Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) Willy Prakarsa mengatakan, kelakuan elite parpol yang terus-menerus melakukan penekanan agar mendapatkan jatah kursi menteri dan jabatan lainnya, selalu dipantau rakyat.

"Parpol mesti hati-hati, saya khawatir, jika elite politik masih terus-menerus mempertontonkan perebutan dan minta jatah kursi menteri ini dan itu, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat menjadi antipati terhadap parpol yang ada," papar Willy, Selasa (23/7).

Menurunya, elite parpol harus memberi contoh dan suri tauladan yang baik kepada rakyat. Berebut kursi menteri dengan menghalalkan segala cara itu seperti barbar yang tidak tahu etika.

"Janganlah karena merasa sebagai pengusung dan pendukung, lalu merasa sangat berhak atas kursi menteri dan jabatan lainnya," tegas Willy.

Elite parpol mestinya memikirkan bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja, memikirkan bahan pokok stabil, BBM dan TDL turun serta penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat.

"Kelakuan yang dipertontonkan saat ini jelas-jelas sangat memalukan. Berebut kekuasaan dan minta-minta kursi menteri kepada Presiden. Saya khawatir, sikap elite parpol hari ini akan menimbulkan kesenjangan sosial berakhir distigmatisasi serta street justice (pengadilan jalanan)," tutur Willy.

Jika hal tersebut terjadi, tambah Willy, jangan salahkan rakyat apabila tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada dalam UUD 1945 dan Pancasila. Sebab sesungguhnya, pemegang kedaulatan yang sebenarnya di negeri ini adalah rakyat bukan parpol.

JARI 98 sebelumnya sudah mengusulkan kepada Presiden agar dalam mencari pembantu-pembantunya yang akan duduk dalam kabinet dilakukan uji publik, sebagai tolak ukur dan melihat rekam jejak mereka melalui keterlibatan masyarakat secara luas.

"Bisa dilakukan melalui media sosial, agar nanti pembantu di kabinet tersebut bisa dan sinergis dalam bekerja," ucap Willy.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya