Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Rakyat Harus Awasi, Jangan Sampai Ada Ruang Remang-Remang Kebijakan

SELASA, 23 JULI 2019 | 04:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tantangan Indonesia akan semakin sulit dalam lima tahun mendatang. Apalagi jika menilik kondisi ekonomi yang saat ini sedang lesu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi akan kesulitan menembus angka 7 persen sebagaimana dicita-citakan presiden terpilih Joko Widodo. Dia juga mencatat bahwa pertumbuhan investasi sedang terengah-engah, setoran pajak berkurang, dan utang negara semakin besar.

“Akan sangat pengaruhi kinerja APBN pemerintah, terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program-program pro rakyat,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (22/7).


Tidak hanya di bidang ekonomi, aspek penegakan hukum, HAM, dan kesehatan demokrasi juga semakin buruk. Hal ini, kata Mardani, akan membuat kepercayaan negara lain untuk berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah.

“Ditambah juga masih banyaknya janji kampanye lima tahun yang lalu dan PR-PR Pak Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini,” terangnya.

Untuk itu, Jokowi harus memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa dengan mencari tim terbaik di kabinet. Mantan walikota Solo tersebut tidak boleh mendasarkan pemilihan menteri sebatas bagi-bagi kue kekuasaan.

“Semua harus berdasarkan pertimbangan terbaik untuk kemajuan bangsa,” tegas Mardani.

Kepada rakyat, dia menekan bahwa sesungguhnya Pemilu 2019 dimenangkan oleh rakyat. Untuk itu, rakyat harus ikut mengawasi jalanya roda pemerintahan Jokowi-Maruf.

“Mengawasi dan memaksa tdk ada ruang remang-remang atau gelap dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena kian gelap dan remang-remang, kian banyak penumpang gelap,” tegasnya.

Atas alasan itu, oposisi perlu dan wajib. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan alat kontrol pemerintah.

“Ayo kita majukan bangsa dengan dukung gelombang oposisi sebagai wujud cinta negeri. Negeri ini milik kita semua, ayo kita jaga bersama,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya