Sesmenko Perekonomian Suswijono/RMOL
Pemerintah mulai merencanakan penurunan tarif tiket pesawat Low Cost Carrier (LCC) rute domestik untuk jangka panjang. Sebab, kebijakan penurunan tarif pesawat terjadwal pada Selasa, Kamis dan Sabtu dengan pukul 10.00 hingga 14.00 merupakan kebijakan jangka waktu pendek.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/7) usai melakukan rapat koordinasi evaluasi kebijakan penurunan tarif terjadwal, menindaklanjuti rakor sebelumnya pada tanggal 1 dan 8 Juli lalu.
"Karena dengan kebijakan yang sudah kita ambil kemarin itu betul-betul asumsi jangka pendek, tidak bisa kita pertahankan untuk mendorong tumbuhnya kembali atau bangkitnya industri penerbangan," ungkap Susiwijono.
Lanjut dia, pihaknya ingin jumlah penumpang kembali pada kondisi-kondisi sebelumnya, meskipun dari sisi harga tidak bisa kembali seperti dua tahun yang lalu.
Dengan ini pihaknya ingin membangun ekosistem industri penerbangan yang baru dengan berbagai kebijakan jangka panjang.
"Jadi tidak hanya murni ngurusin harga tiket saja, komponennya apa, kita potong-potong diefisiensikan disitu, tidak hanya itu. Kita ingin maunya lebih komprehensif," sambungnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melihat apa saja kebutuhan yang akan mendorong destinasi wisata, kemudian insentif lain diluar masalah tiket untuk mendorong penurunan tarif jangka panjang.
"Misalkan dari wisata, nanti kita bicara dengan menteri pariwisata, disisi perhotelannya, dan sebagainya harus dilakukan juga efisiensi pemotongan biaya, semacam diskon-diskon untuk waktu-waktu tertentu, kami akan ke arah sana," sambungnya.
Susiwijono menegaskan, pihaknya ingin membangun dan menciptakan ekosistem penerbangan yang sustainable. Ia meyakini dengan berbagai strategi itu, ekosistem penerbangan bisa tumbuh dengan tidak adanya pemotongan biaya langsung terhadap usaha penerbangan.
Mematangkan rencana tersebut, pihaknya akan kembali mengadakan diskusi secara luas dengan kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pariwisata, BUMN, Kemenhub dan juga pihak seperti perhotelan, dan lainnya.
"Bagaimana kita sama-sama mendesain kebijakan jangka menengah panjang yang saling berkontribusi memberikan efisiensi-efisiensi tadi," tandasnya.
