Berita

Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI, Bestari Barus/Net

Nusantara

Paripurna Pemilihan Wagub DKI Molor Lagi, Ini Penjelasan Pansus

SENIN, 22 JULI 2019 | 15:34 WIB | LAPORAN:

Proses pengisian Wakil Gubernur DKI Jakarta yang masih kosong diprediksi masih berlanjut. hal ini lantaran Rapat Paripurna pemilihan Wagub pengganti Sandiaga Salahuddin Uno yang sedianya digelar hari ini mundur dari jadwal.

"Karena sampai hari ini belum ada penjadwalannya, jadi ya mundur. Sampai hari ini belum Rapimgab (rapat pimpinan gabungan)," ujar Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI, Bestari Barus dilansir Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (22/7).

Bestari mengaku belum dapat memastikan kapan paripurna pemilihan digelar. Sebab hingga kini Rapimgab yang membahas tatib pemilihan belum juga dilaksanakan.


Padahal pada Senin lalu (15/7), Rapimgab juga batal digelar dengan alasan tidak kuorum. Sehari setelahnya, Selasa (16/7), Rapimgab tatib tersebut juga kembali batal karena ada beberapa pihak yang tak bisa hadir.

"Tatib ini belum bisa dipakai. Udah beberapa kali (batal) dan kami, pansus sebetulnya sudah selesai. Hanya saja sampai hari ini mekanisme di dewan kan bukan pansus yang menjadwalkan untuk rapim (rapat pimpinan), kami enggak bisa menjadwalkan rapim. Yang bisa menjadwalkan rapim itu Sekwan, jadi belum dijadwalkan," lanjut Bestari.

Tata tertib tersebut nantinya disusun oleh anggota pansus untuk keperluan pemilihan calon DKI 2. Setelah drafnya selesai digarap, DPRD harus menggelar Rapimgab guna membahas pasal-pasal yang ada dalam tatib tersebut.

Jika tatib sudah disahkan, maka mekanisme selanjutnya adalah penentuan anggota panitia pemilihan (Panlih) yang bertugas menetapkan calon. Pengumuman anggota panlih akan dilakukan bersamaan dengan paripurna pengesahan tata tertib.

Jika rangkaian ini selesai, barulah DPRD DKI Jakarta bisa menggelar Bamus untuk menetapkan jadwal sidang paripurna guna pemilihan Wagub DKI Jakarta dilaksanakan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya