Berita

Pernyataan sikap dalam karnaval Kebhinekaan/Repro

Nusantara

Karnaval Kebhinnekaan, IKAL PPSA XXI Apresiasi Kapolda Sumsel

MINGGU, 21 JULI 2019 | 22:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli bersama Forum Kordinasi Pimpinan Di Daerah Sumatera Selatan (Forkopimda Sumsel) menyelenggarakan acara bertajuk 'Wong Kito Galo Bersatu Merajut Kebhinekaan Membangun Kebersamaan Dalam Keberagaman Guna Bhakti Untuk Negeri Menuju Indonesia Unggul' di Benteng Kuto Besak (BKB), Sabtu (20/7).

Dalam acara tersebut Forkompimda bersama 35.000 masyarakat Palembang dan perwakilan kabupaten seluruh Sumsel mendeklarasikan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI.

Acara ini menjadikan Sumsel sebagai provinsi pertama di Indonesia yang secara tegas menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila sekaligus menjunjung tinggi toleransi.


Acara ini juga turut diapresiasi oleh Ikatan Keluarga Alumnus Lemhannas PPSA XXI.

“Apa yang diinisiasi oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli dan didukung oleh forkopimda Provinsi Sumsel harus dilihat sebagai cara yang paling bijak dalam mengembalikan kebersamaan dalam keberagaman di Indonesia. Forkopimda memiliki suara bulat dalam mempercepat penyemaian kembali nilai-nilai Pancasila,” jelas perwakilan IKAL PPSA XXI, Mayjen TNI Hipdizah.

Selain Mayjen TNI Hipdizah, perwakilan IKAL PPSA XXI yang hadir adalah Lina, Thomas Jusman, Lili Pintauli Siregar, Deputi Pengkajian Bidang Strategis Lemhannas RI Reni Mayerni, Brigjen TNI Syafrial, dan AM Putut Prabantoro.

Reni Mayerni melihat, karnaval kebhinnekaan yang dihadiri puluhan ribu masyarakat Palembang dan Sumsel itu menjelaskan betapa kayanya budaya Indonesia. Kebersamaan dalam keberagaman ini pun bukan mustahil dapat terwujud dan Indonesia menjadi bangsa yang hebat dengan menciptakan ketahanan nasional melalui budaya.

“Kapolda Sumsel telah mengawali apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin daerah. Kita memerlukan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, dan hankam melalui pembangunan ketahanan budaya” ungkap Reni.

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Provinsi Babel, Thomas Jusman berpandangan bahwa Pancasila adalah tiang utama ekonomi suatu daerah. Namun, keberagaman budaya Indonesia juga geliat ekonomi, terutama ekonomi pariwisata.

Ia menyakini bahwa kesejahteraan Indonesia akan tercapai jika kebegaraman budaya Indonesia dikelola dan dipahami dengan benar.  
“Pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang menawarkan keindahan, kenyamanan, keamanan, keunikan, dan keramahan bagi para tamu yang datang ke daerah tersebut. Sehingga mengelola keberagaman budaya Indonesia sama dengan membangun ekonomi Indonesia terutama pariwisata. Efek domino dari terbangunnnya ekonomi pariwisata sangat banyak," jelasnya.

Diharapkannya, daerah lain juga bisa mengikuti langkah Sumatera Selatan dalam melestarikan budaya.

Mantan Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar menjelaskan, deklarasi bersama kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI merupakan respon positif terhadap 5 program wujudkan Indonesia Maju yang didasarkan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Masalah dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup bangsa harus tuntas jika lima program ini akan terwujud. Dengan deklarasi karnaval kebhinnekaan itu, jelasnya, Sumsel rasanya ingin menegaskan sebagai pronvinsi yang paling siap untuk mewujudkan 5 (lima) Program Indonesia Maju.

Dalam acara tersebut, turut dibacakan deklarasi bersama yang diucapkan di Benteng Kota Besak, Palembang.

Pertama, Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan, mengembangkan rasa cinta Tanah Air, rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa.

Ketiga, meningkatkan kerukunan antarumat beragama, suku, ras, budaya dan golongan dalam rangka mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya