Airlangga Dinilai Langgar AD/ART Golkar Karena Ganti Pengurus Jelang Munas

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai telah melakukan tindakkan sepihak lantaran telah mengubah struktural partai Golkar ke Kementerian Hukum dan HAM.

Hal itu disampaikan politisi Golkar Lawrence Siburian kepada wartawan seusai mengisi acara diskusi publik bertajuk 'Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru' di Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

"Betul. Dia (Airlangga) mengajukan penggantian kepengurusan ke Kemenkumham. Itu kan jelas bertentangan dengan AD ART," kata Lawrence.

Menurut Lawrence, sikap yang diambil oleh Airlangga itu bukan hanya melanggar AD ART partai tetapi tanpa argumentasi yang jelas. Sebab, hal itu terjadi menjelang Musyawarah Nasional (Munas) partai Golkar.

"Apa urgensinya. Orang udah mau Munas kok ganti kepengurusan," kata Lawrence.

Bahkan Lawrence juga menilai ada semacam intrik dibalik rencana Munas pada Desember mendatang. Awalnya, Munas Golkar itu diagendakan pada bulan-bulan sebelum Oktober bukan malah Desember.

"Pak Airlangga berpikirnya setelah Desember. Sedangkan yang lain mintanya sebelum Oktober. Berarti Agustus atau September. Ingat, itu bagaimana pelaksanannya, Munas itu diputuskan dalam Rapimnas, Rapimnas diputuskan dalam Rapat Pleno. Rapat Pleno sampai sekarang belum dibuat," demikian Lawrence.