Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Pak Jokowi, Jangan Pilih Menteri Yang Kerap Menyalahkan Orang Lain

SABTU, 20 JULI 2019 | 21:03 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Rencana kabinet baru atau kabinet II pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih belum terbentuk, bahkan terus beredar kabar hoax berisi draf susunan menteri.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Wahyudi Winaryo, mengatakan sebenarnya menjelang pembentukan kabinet, dinamika internal koalisi pemenang pemilu bisa jadi akan meningkat.

Dalam praktik politik koalisi, menawarkan kader partai anggota koalisi kepada presiden memang tak bisa dihindari.


"Tetapi, presiden harus tetap mempertimbangkan kompetensi dan integritas. Sebab, dari pengalaman sebelumnya ada menteri yang terseret dalam masalah yang menyangkut integritas," kata Wahyudi dikutip dari RMOLJatim.com, Sabtu (20/7).

Keselarasan antar menteri, lanjutnya, juga menjadi hal penting dalam menyusun kabinet, terutama yang menyangkut kebijakan publik. Yang pernah terjadi bukan hanya ketidakselarasan, melainkan antar menteri saling menyalahkan.

"Padahal, kinerja menteri berpengaruh pada citra presiden," lanjutnya.

Dalam kacamata politik, kata Wahyudi, performa politik dan performa ekonomi selalu menjadi bahan pertimbangan dalam upaya kelanggengan kekuatan suatu koalisi.

"Selama tidak mengusik dan mengganggu presiden sebagai hak prerogatif, itu tidak masalah. Tarulah misalkan ada yang diminta bersiap diri, tapi urung dilantik. Atau menteri yang sudah dilantik, lantas mengundurkan diri. Kejadian ini mengesankan koalisi bukannya menguatkan presiden, justru melemahkannya," tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya