Berita

Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda/Net

Nusantara

Kemlu: Penghargaan Oxford Untuk Benny Bukan Hal Yang Luar Biasa

JUMAT, 19 JULI 2019 | 01:21 WIB | LAPORAN:

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menilai penghargaan dari Dewan Kota Oxford kepada Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda bukanlah suatu hal yang luar biasa.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Kemlu, Teuku Faizasyah dalam jumpa pers di Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).

"Ini memang satu hal yang sebenarnya bagi kita bukan suatu yang luar biasa, pemberian suatu gelar kerhormatan atau penghargaan oleh dewan kota," ungkap Teuku.


Meskipun begitu, kata Teuku, perlu digarisbawahi bahwa Benny Wenda merupakan seorang pegiat separatisme. Oleh karenanya, penghargaan ini secara tidak langsung berpotensi mengganggu ketertiban publik di Papua.

"Bahwa dalam konteks itulah pemerintah Indonesia dengan demikian mengeluarkan satu statement khusus terkait gelar kehormatan tersebut, award yang dikaitkan dengan freedom dan perdamaian (Oxford Freedom of the City Award)," tuturnya.

Jika melihat rekam jejaknya, Benny sebelumnya telah meninggalkan Indonesia pada akhir tahun 1990. Sehingga, kata dia, sudah sangat terputus dengan kondisi Papua saat ini.

Keadaan Papua pun kini telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, salah satunya dengan melakukan pembangunan hingga pemekaran.

"Bagaimana pemerintah telah banyak melakukan pembangunan di Papua, telah ada berbagai upaya pemekaran, otonomi jauh khusus diberikan," sambungnya.

"Real di Papua berbeda dan berubah, dengan apa yang digiatkannya atau dikampanyekan dari tempat yang dia (Benny) tinggal dengan nyamannya di luar Indonesia di Kota Oxford," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya