Langkah pemerintah menekan harga tiket pesawat dengan mengeluarkan kebijakan penurunan tarif maskapai penerbangan berjadwal dalam negeri untuk kelas ekonomi menuai kritik tajam.
Pengamat penerbangan Alvin Lie menjelaskan bahwa aturan Kemenhub yang mengubah aturan batas bawah menjadi 35 persen dari batas atas dinilai tidak realistis dan akan merugikan pihak maskapai. Sebab, jadwal itu tidak bisa diterapkan secara berkelanjutan.
“Jadwal tertentu ini tidak akan suistainable, semua airlines rugi, tanpa ini pun sudah rugi apalagi ditekan dengan ini, makanya Lion Air berani menolak kan? Karena mereka rugi, nggak kuat, tidak sustainable, tidak realistis,†ujarnya kepada
Kantor Berita RMOL usai diskusi di Kuningan, Jakarta, Rabu (17/7).
Anggota Ombudsman RI ini kemudian menyinggung biaya retribusi bandara yang tidak pernah dibahas dan tidak diketahui dampaknya oleh masyarakat. Padahal biaya retribusi signifikan dalam membuat harga tiket mahal.
“Misal kita tebang naik Garuda dari Terminal 3, Rp 130 ribu itu tidak masuk Garuda. Itu untuk bayar retribusi bandara,†ujarnya.
Untuk itu, Alvin meminta pemerintah meninjau kembali biaya retribusi bandara. Sebagaimana tarif tol yang dua tahun naik, biaya ini juga harus ditinjau ulang. Apalagi sudah lima tahun tidak ada peninjauan.
“Biaya tol saja setiap dua tahun naikan? Tapi airline tidak boleh naikkan tiket, gimana?†keluhnya.
Lebih lanjut, Alvin meminta pemerintah untuk lebih fokus kebutuhan pokok transportasi udara. Sementara di luar itu, pemerintah berwenang dalam memberi rambu-rambu agar ruang gerak pelaku usaha untuk berkompetisi tetap terjaga.
“Sebab semakin diatur semakin tidak efisien, termasuk juga saya menilai tarif batas atas (TBA) itu masih perlu atau tidak, kalau masih bisa jual
ngapain dibatasin. Fokusnya pemerintah kan mengawal adanya kedisiplinan dalam perawatan,†tandasnya.
